Pemkab Sampang Larang ASN Mengikuti Organisasi Terlarang 

Reporter: Hanggara Pratama | Editor: Januar AS

TRIBUNJATIM.COM, SAMPANG - Pemerintah Kabupaten Sampang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten, Madura mengikuti organisasi terlarang atau atau ormas yang status badan hukumnya sudah dicabut.

Hal itu berdasarkan Surat Edaran (SE) tentang larangan aparatur sipil negara (ASN) mengikuti oranisasi terlarang oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) beberapa hari yang lalu.

Kepala Bagian Organisasi, Imam Sanusi mengatakan, jika surat dari kementrian PAN-RB memang sudah diterima oleh pemkab sampang.

Sehingga akan ditindak lanjuti kepada seluruh ASN melalui surat edaran yang akan dibagikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di Sampang.

• Wali Kota Sutiaji: Suara Dentuman Misterius di Malang Kemungkinan Berasal dari Pembangunan JLS

"Suratnya sudah kami buat dan saat ini masih proses tanda tangan di Bapak Sekda dan harapan kami pelan ini akan diedarkan," ujarnya kepada TribunMadura.com, Rabu (3/2/2021).

Ia menambahkan, bila nantinya diketahui masih ada ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Bahkan, sanksi yang diberikan dapat berupa pemecatan jika tingkat pelanggarannya memenuhi.

"Sanksi itu akan disesuaikan dengan PP53 tahun 2010 tentang disiplin ASN," pungkasnya.