Breaking News:

Selidiki Rencana Pembangunan Pasar Muamalah di Madiun, Polisi: Kami Sudah Kantongi Beberapa Nama

Selidiki rencana pembangunan Pasar Muamalah di Madiun, Polisi akui sudah kantongi beberapa nama. Akan didalami lagi.

TRIBUNJATIM.COM/RAHADIAN BAGUS
Lokasi lahan di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Madiun, yang rencananya akan dibangun Pasar Muamalah, Jumat (5/2/2021). 

Reporter: Rahadian Bagus | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Polisi melakukan penyelidikan terkait rencana pembangunan pasar yang diduga mirip dengan Pasar Muamalah yang berada di Depok, Jawa Barat.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Madiun, menolak adanya pembangunan di wilayah desa mereka.

"Informasi yang kami terima, sejak ditetapkannya seorang tersangka di Depok tentang adanya kasus penggunaan uang bukan rupiah di Indonesia, yaitu Pasar Muamalah kami bersama rekan di jajaran, baik itu Intel, Reserse, Polsek Jiwan melakukan penyelidikan, ternyata memang diindikasi akan terjadi di Madiun, kebetulan wilayah hukumnya di Polres Madiun Kota, yaitu di daerah Jiwan," kata Kapolres Madiun Kota, AKBP Dewa Putu ketika dikonfirmasi, Jumat (5/2/2021).

AKBP Dewa Putu mengatakan, dari hasil penyelidikan sementara, diketahui memang ada warga yang akan membangun Pasar Muamalah.

Namun, karena polisi sudah menetapkan pendiri Pasar Muamalah di Depok sebagai tersangka, aktivitas pembangunan di Desa Teguhan berhenti.

Rencana Pembangunan Pasar Muamalah di Madiun Diwarnai Pro Kontra, Pihak Desa Menolak

Fasilitas RS Lapangan Joglo Dungus Madiun untuk Pasien Covid-19, Ada 150 Bed Hingga Lingkungan Asri

"Sudah ada yang akan merencanakan akan membangun Pasar Muamalah, yang mana transaksi akan menggunakan mata uang dinar. Namun dengan sejak ditetapkannya di daerah Depok sebagai tersangka, akhir Januari, kegiatan sudah berhenti," jelasnya.

Ia menuturkan, rencana pembangunan Pasar Muamalah di Desa Teguhan juga mendapat penolakan dari warga desa dan aparat desa setempat.

"Masyarakat dan aparat desa juga menolak adanya pembangunan pasar tersebut. Dapat kami simpulkan masyarakat sudah cerdas, bahwa tidak boleh ada transaksi menggunakan uang selain rupiah di Indonesia karena bertentangan dengan undang-undang," jelasnya.

Longsor Timbun Empat Rumah di Ponorogo, BPBD Antisipasi Longsor Susulan

Ratusan Hektare Tanaman Padi dan Bawang Merah di Tulungagung Rusak Terdampak Banjir

AKBP Dewa Putu mengatakan, pihaknya belum memanggil satu orang pun untuk dimintai keterangan. Sedangkan pembeli tanah atau orang yang akan membangun pasar belum diketahui keberadaannya.

"Untuk sementara ini, oknum penggeraknya langsung menghilang, kalau dari hasil penyelidikan kami, kami sudah kantongi beberapa nama, kami akan dalami lagi, apa maksud kegiatan tersebut, apakah memang benar-benar sama dengan yang di Depok," katanya.

Saat ini, Polres Madiun Kota masih mencari bukti-bukti, apakah terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum.

28 Tempat Usaha di Trenggalek Melanggar Protokol Kesehatan, Terancam Sanksi Penutupan Sementara

Sedang Naik Daun, Penjual Nasi Goreng Viral di Tulungagung Selalu Ditunggu Umpatannya oleh Pembeli

Apabila ditemukan dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih mendalam.

"Karena belum ada kegiatan, dalam artian belum ada transaksi yang terjadi, itu baru rencana, karena kalau dari hasil yang kami temukan, si pemilik tanah menjual tanah, itu kalau belum ada laporan tindak pidana, kita tidak bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut, namun demikian akan kami pantau perkembangannya," imbuhnya.

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved