Reporter: Fikri Firmansyah | Editor: Heftys Suud

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah dan BPJS Kesehatan telah berupaya memastikan kecukupan pembiayaan Program JKN-KIS.

Hal tersebut dilakukan agar melalui program ini masyarakat tidak terhambat dalam mengakses layanan kesehatan.

Sampai dengan akhir tahun 2020, pendanaan Program JKN-KIS terhitung cukup, bahkan cashflow/arus kas DJS Kesehatan mulai surplus dan kondisi keuangan berangsur sehat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, kondisi keuangan DJS Kesehatan yang berangsur sehat ini ditunjukkan dengan kemampuan BPJS Kesehatan dalam membayar seluruh tagihan pelayanan kesehatan secara tepat waktu kepada seluruh fasilitas kesehatan. Termasuk juga penyelesaian pembayaran atas tagihan tahun 2019.

"Data unaudited mencatat, setelah dilakukan pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan, posisi per 31 Desember 2020, DJS Kesehatan memiliki saldo kas dan setara kas sebesar Rp18,7 Triliun," kata Fachmi saat virtual Zoom diacara public expose tahunan direksi BPJS Kesehatan dan ijin mohon diri. Senin (8/2/21).

Terkait mengawali tahun 2021, ia mengatakan, dengan tata kelola yang andal, Program JKN-KIS diharapkan pada tahun 2021 mulai dapat membentuk dana cadangan teknis untuk memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan DJS Kesehatan sesuai regulasi.

“Tentu untuk prediksi kondisi DJS Kesehatan ke depan, terlebih di masa pandemi Covid-19, kita akan terus pantau," sambungnya.

Dalam memantaunya, kata Fachmi, tentunya dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan masyarakat serta melihat kondisi ekonomi Indonesia.

Ia menegaskan, kondisi cashflow DJS Kesehatan yang berangsur sehat ini menjadi hal yang positif untuk keberlangsungan Program JKN-KIS ke depan.