Breaking News:

Gagal Panen Akibat Banjir Kali Lamong, Sejumlah Petani di Gresik Tak Dapat Ganti Rugi

Sudah jatuh tertimpa tangga, nasib petani asal Dusun Glintung, Kepatihan, Menganti, Gresik bernama Khoirul Anam. Sudah ikut asuransi untuk mendapat

Penulis: Willy Abraham | Editor: Januar
TribunJatim.com/ Willy Abraham
Banjir di wilayah Gresik selatan 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK – Sudah jatuh tertimpa tangga, nasib petani asal Dusun Glintung, Kepatihan, Menganti, Gresik bernama Khoirul Anam. Sudah ikut asuransi untuk mendapat ganti rugi, malah ditolak dengan alasan yang tidak ada dalam aturan.

Sawah milik Anam sapaan akrabnya di Kecamatan terendam banjir luapan Kali Lamong beberapa waktu lalu. Total ada puluhan hektar lahan persawahan yang tidak lolos menjadi penerima asuransi.

Diantaranya Desa Putat dengan luas 55 hektar, Desa Kepatihan dengan luas 33,6 hektar dan Desa Bringkang dengan luas 14 hektar.

Banjir akhir tahun 2020 kemarin dengan total kerugian akibat banjir lebih dari 100 miliar masih membekas di benak para petani. Meskipun air sudah tidak menggenangi sawah dan area pemukiman warga.

Diduga Telur Buaya, Warga Bawa Pulang Puluhan Telur dari Bantaran Sungai Bengawan Solo

Para pemilik lahan pertanian pada Desember lalu tercatat ada 1.119 lahan persawahan terendam banjir. Bahkan, lahan tersebut sudah ditanami.

"Saya sudah mengajukan tapi ditolak karena tidak lolos dengan alasan tiga kali berturut-turut dan pemerataan. Padahal dalam juknis tidak ada alasan seperti itu," ucapnya, Kamis (11/2/2021).

Anam memang mendapatkan asuransi gagal panen akibat banjir pada dua tahun lalu. Padahal dalam juknis Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), terdapat lima kriteria penerima.

Yaitu, petani yang tergabung dalam kelompok tani. Petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 hektare per pendaftaran per musim tanam.

Petani penggarap lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 hektare per pendaftaran per musim tanam. Pemilik atau penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki NIK.

Diutamakan petani yang mendapat bantuan pemerintah (KUR, Sapras, Saprodi, dll).

"Tidak ada alasan karena pemerataan. Dalam juknisnya tidak ada," kata dia.

Dulu, kata Anam, pemerintah sudah tidak memberikan bantuan kepada petani yang gagal panen. Alasannya petani harus ikut asuransi terlebih dahulu.

"Sekarang mbulet (berbelit). Dikasih alasan yang tidak ada di dalam juknis," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik, Syahrul Munir baru mendengar adanya petani yang sudah ikut asuransi tapi tidak mendapatkan ganti rugi. Politisi PKB ini akan segera menanyakan keluhan tersebut kepada Dinas Pertanian.

"Kalau alasan penolakan tidak jelas dan tidak berdasar. Jelas tidak boleh seperti itu," tutupnya. (wil)

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved