Breaking News:

PDIP Jember Nyatakan Berada di Luar Pemerintahan Hendy - Gus Firjaun

DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jember menyatakan sikap berada di luar pemerintahan Bupati dan Wakil

sri wahyunik/surya
Dari kiri ke kanan : Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi, Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief, Bupati Jember terpilih Hendy 

Dalam pernyataan sikapnya, DPC PDIP Jember dan Fraksi PDIP di DPRD Jember juga mengucapkan selamat atas terpilihnya pasangan Hendy Siswanto dan Gus Firjaun sebagai kepala daerah Jember periode 2021 - 2024.

Ada 10 poin pernyataan sikap PDIP Jember terkait kepemimpinan Hendy - Gus Firjaun yang disampaikan kepada wartawan, Rabu (10/2/2021), di antaranya;

Pertama, mengucapkan selamat, dan selamat bekerja kepada bupati dan wakil bupati terpilih. Semoga dapat menjalankan visi, misi, dan program yang dijanjikan saat kampanye.

Kedua, dalam masa konsolidasi demokrasi seperti saat ini, PDI Perjuangan sebagai partai politik tetap dan terus akan berkhidmat untuk kepentingan rakyat. Partai politik menjadi sangat penting bukan hanya untuk membentuk pemerintahan tetapi juga membangun daya kritis rakyat yang efektif di luar pemerintahan.

Ketiga, PDI Perjuangan mempunyai pengalaman sebagai partai di luar pemerintahan di tingkat nasional pada periode tahun 2004-2014 dan akan menjadi spirit serta pengalaman dalam menjalankan posisi yang sama di Kabupaten Jember pada periode tahun 2021-2024.

Keempat, PDI Perjuangan Kabupaten Jember, termasuk Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember akan bekerja dalam mekanisme checks and balances.

Mendukung kebijakan Bupati Jember periode tahun 2021-2024 jika berpihak kepada rakyat (utamanya wong cilik), tetapi akan berada di paling depan menentang melalui mekanisme peraturan dan perundang- undangan jika kebijakan yang diambil merugikan rakyat.

Kelima, kami memandang, persoalan birokrasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Infrastruktur, Pertanian, Pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, dan tata ruang memerlukan daya kritis dari partai politik dan DPRD Kabupaten Jember untuk menempatkan Kepentingan Rakyat pada posisi paling utama dibandingkan kepentingan kelompok apalagi pribadi.

Keenam, banyaknya persoalan di Kabupaten Jember saat ini memerlukan penanganan secara tepat. Baik menyangkut ketepatan data, analisa yang tepat, serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat umum (utamanya wong cilik). Hal ini dapat dilakukan hanya jika ada peran kritis dan konstruktif dari berbagai elemen, utamanya adalah partai politik.

Ketujuh, persoalan kesehatan menyangkut Pandemi Covid-19 harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah, dengan tidak sekedar menebar bantuan sosial (Bansos) sebagai program karitatif dan populis berbalut politik pencitraan, tetapi harus visioner dan menyangkut hal yang mendasar atas kebutuhan rakyat serta jangka panjang.

Kedelapan, pola relasi Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD Kabupaten Jember harus dibangun sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, dengan tetap saling menghormati, tetapi tidak menggunakan politik dagang sapi dengan pemberian Bansos/Jasmas kepada anggota DPRD Kabupaten sebagai upaya meredam daya kritis anggota DPRD Kabupaten Jember.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved