Breaking News:

PDIP Jember Nyatakan Berada di Luar Pemerintahan Hendy - Gus Firjaun

DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jember menyatakan sikap berada di luar pemerintahan Bupati dan Wakil

sri wahyunik/surya
Dari kiri ke kanan : Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi, Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief, Bupati Jember terpilih Hendy 

Reporter : Sri Wahyunik | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jember menyatakan sikap berada di luar pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2021 - 2024, Hendy Siswanto dan Muh Balya Firjaun Barlaman.

Partai banteng ini menyatakan memilih berkoalisi dengan rakyat. Hal ini ditegaskan oleh pengurus DPC PDIP Jember dan Fraksi PDIP di Kantor DPC PDIP Jember, Rabu (10/2/2021).

"PDIP Jember memutuskan berada di luar pemerintahan, kami akan bersikap kritis konstruktif terhadap kepemimpinan Haji Hendy - Gus Firjaun," ujar Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDIP Jember Widarto kepada Surya, Rabu (10/2/2021).

Widarto menegaskan, pilihan politik PDIP Jember tersebut tidak berkaitan dengan Pilkada. Menurutnya, urusan Pilkada telah usai.

"Sangat penting bagi kami berada di luar pemerintahan dan bersikap kritis konstruktif. Kemarin dalam lima tahun kepemimpinan (bupati sebelumnya) saja banyak yang mengkritisi, masih ada banyak penyimpangan. Lalu bagaimana kalau sekarang, jika orang membaca adanya banyak partai koalisi," imbuh Widarto Sri Wahyunik.

Meskipun akan bersikap kritis terhadap kepemimpinan Hendy - Gus Firjaun, Widarto menegaskan, PDIP melalui fraksi PDIP di DPRD Jember tidak akan mengganjal pemerintahan.

"Kami tidak akan mengganjal pemerintahan, seperti pembahasan APBD. Kami hanya akan melihat, hal-hal yang patut dikritisi kami kritisi. Seperti contoh, apakah RPJMD nanti mencerminkan visi dan misi programnya. Apakah R-APBD mencerminkan RPJMD," lanjutnya.

Dibobol Sang Mantan, Barcelona Takluk dari Sevilla di Copa del Rey

Giliran Ketua DPD RI LaNyalla dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono Terima Vaksin Sinovac

Sertifikat Vaksin Covid 19 Bakal Menjadi Syarat Perjalanan

Fraksi PDIP di DPRD Jember, tegas Widarto, diminta menjaga marwah tugas dan peran anggota DPRD yang antara lain melakukan pengawasan.

"Jangan sampai ada asumsi kemarin ngritisi atau ngantemi karena tidak ada jatah. Namun kami lebih bagaimana menegaskan peran legislatif," lanjutnya.

Dalam pernyataan sikapnya, DPC PDIP Jember dan Fraksi PDIP di DPRD Jember juga mengucapkan selamat atas terpilihnya pasangan Hendy Siswanto dan Gus Firjaun sebagai kepala daerah Jember periode 2021 - 2024.

Ada 10 poin pernyataan sikap PDIP Jember terkait kepemimpinan Hendy - Gus Firjaun yang disampaikan kepada wartawan, Rabu (10/2/2021), di antaranya;

Pertama, mengucapkan selamat, dan selamat bekerja kepada bupati dan wakil bupati terpilih. Semoga dapat menjalankan visi, misi, dan program yang dijanjikan saat kampanye.

Kedua, dalam masa konsolidasi demokrasi seperti saat ini, PDI Perjuangan sebagai partai politik tetap dan terus akan berkhidmat untuk kepentingan rakyat. Partai politik menjadi sangat penting bukan hanya untuk membentuk pemerintahan tetapi juga membangun daya kritis rakyat yang efektif di luar pemerintahan.

Ketiga, PDI Perjuangan mempunyai pengalaman sebagai partai di luar pemerintahan di tingkat nasional pada periode tahun 2004-2014 dan akan menjadi spirit serta pengalaman dalam menjalankan posisi yang sama di Kabupaten Jember pada periode tahun 2021-2024.

Keempat, PDI Perjuangan Kabupaten Jember, termasuk Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember akan bekerja dalam mekanisme checks and balances.

Mendukung kebijakan Bupati Jember periode tahun 2021-2024 jika berpihak kepada rakyat (utamanya wong cilik), tetapi akan berada di paling depan menentang melalui mekanisme peraturan dan perundang- undangan jika kebijakan yang diambil merugikan rakyat.

Kelima, kami memandang, persoalan birokrasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Infrastruktur, Pertanian, Pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, dan tata ruang memerlukan daya kritis dari partai politik dan DPRD Kabupaten Jember untuk menempatkan Kepentingan Rakyat pada posisi paling utama dibandingkan kepentingan kelompok apalagi pribadi.

Keenam, banyaknya persoalan di Kabupaten Jember saat ini memerlukan penanganan secara tepat. Baik menyangkut ketepatan data, analisa yang tepat, serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat umum (utamanya wong cilik). Hal ini dapat dilakukan hanya jika ada peran kritis dan konstruktif dari berbagai elemen, utamanya adalah partai politik.

Ketujuh, persoalan kesehatan menyangkut Pandemi Covid-19 harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah, dengan tidak sekedar menebar bantuan sosial (Bansos) sebagai program karitatif dan populis berbalut politik pencitraan, tetapi harus visioner dan menyangkut hal yang mendasar atas kebutuhan rakyat serta jangka panjang.

Kedelapan, pola relasi Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD Kabupaten Jember harus dibangun sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, dengan tetap saling menghormati, tetapi tidak menggunakan politik dagang sapi dengan pemberian Bansos/Jasmas kepada anggota DPRD Kabupaten sebagai upaya meredam daya kritis anggota DPRD Kabupaten Jember.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved