Pilkada Ditunda, Demokrat: Penjabat Kepala Daerah Bisa Menguntungkan Pihak Tertentu di Pemilu 2024

Partai Demokrat menegaskan pentingnya pelaksanaan Pilkada di 2022 dan 2023. Jika mundur ke 2024, Demokrat khawatir demokrasi mengalami kemunduran.

TRIBUNJATIM.COM/RIFKI EDGAR
Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Malang saat melakukan konferensi pers terkait isu kudeta yang melanda Partai Demokrat, Jumat (5/2/2021). 

Reporter : Bobby Koloway | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Demokrat menegaskan pentingnya pelaksanaan Pilkada di 2022 dan 2023. Jika mundur ke 2024, Demokrat khawatir demokrasi mengalami kemunduran.

"Demokrasi di Indonesia bisa semakin berjalan mundur jika Pilkada 2022-2023 tetap dipaksakan serentak di tahun 2024," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra yang diterima Surya.co.id, Rabu (10/2/2021).

Banyaknya penjabat kepala daerah yang ditunjuk menggantikan kepala daerah definitif dikhawatirkan mengganggu roda pemerintahan. Belum lagi, durasi waktu menjabat yang cukup lama.

Herzaky menerangkan sebanyak 272 penjabat kepala daerah bakal ditunjuk mengelola provinsi, kabupaten, dan kota, selama 1-2 tahun akibat adanya penundaan Pilkada tersebut. Legitimasi pemerintahan pun akan dipertaruhkan.

"Kredibilitas dan legitimasi kepala daerah di era demokrasi muncul karena dipilih oleh rakyat. Sedangkan jika ditunjuk langsung oleh presiden melalui Mendagri, kredibilitas dan legitimasinya di mata rakyat yang dipimpinnya tentu sangat lemah," kata Herzaky.

Apes PNS Nekat Nikahi Pelakor, Kepergok Istri Sah Karir Langsung Amblas: Dihukum Seberat-beratnya

Giliran Ketua DPD RI LaNyalla dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono Terima Vaksin Sinovac

Anak Durhaka di Magetan Hajar Ibu Kandung Pakai Berbagai Benda Keras

"Iya kalau hanya beberapa bulan saja, mungkin masih bisa diterima publik. Namun, ini bertahun-tahun," katanya.

Herzaky melanjutkan bahwa inti dari demokrasi adalah pemilihan pemimpin oleh rakyat. Bukan dipilih oleh kepala negara atau kepala pemerintahan.

Sehingga menurutnya, apabila kepala daerah ditunjuk oleh presiden, makna demokrasi bakal mengalami reduksi. Meskipun hanya penjabat, tapi dalam waktu yang cukup lama: 1-2 tahun kepada TribunJatim.com.

"Bahkan, muncul pertanyaan, apakah kita kembali ke era guided democracy? Apalagi dengan penunjukan begitu banyak ASN atau korps tertentu sebagai penjabat kepala daerah," katanya.

Bahkan, publik bisa juga memaknainya sebagai ajang konsolidasi pihak tertentu menjelang Pilpres 2024. "Siapakah yang bakal diuntungkan dengan keberadaan 272 penjabat kepala daerah ini? Apalagi, sebagian besar penunjukan penjabat kepala daerah ini di provinsi dan kota-kabupaten yang sangat strategis," katanya.

Masalah lainnya juga terkait netralitas ASN yang ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah. Keterlibatan ASN menjadi isu sensitif yang hampir selalu mengemuka di tiap gelaran pemilu nasional dan pemilu daerah.

Ia mengingatkan bahwa netralitas ASN merupakan bagian penting dari menjaga kualitas demokrasi kita.

"Penunjukan penjabat kepala negara dalam jangka waktu tahunan menjelang Pemilu 2024 menjadi bom waktu berupa potensi penyalahgunaan kekuasaan yang membuat mereka tidak dapat menjaga netralitasnya," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved