Breaking News:

Dorong Kejari Kota Pasuruan Seret Aktor Intelektual Dugaan Pemotongan BOP Ponpes, Madin

Pusat Studi Advokasi dan Kebijakan (PUSAKA) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan, Senin (15/2/2021) siang.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
(Surya/Galih Lintartika)
DUKUNGAN MORAL : Direktur PUSAKA Lujeng Sudarto saat bertemu dengan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Wahyu Susanto. 

Reporter : Galih Lintartika | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Pusat Studi Advokasi dan Kebijakan (PUSAKA) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan, Senin (15/2/2021) siang.

Kedatangan Non Governmental Organization (NGO) ini untuk memberikan dukungan, dan dorongan atas langkah yang sedang dilakukan kejaksaan.

Saat ini, Korps Adhyaksa sedang mendalami kasus dugaan pemotongan Bantuan Operasional (BOP) untuk Pondok Pesantren (Ponpes), Madrasah Diniyah (Madin) atau TPQ di Kota Pasuruan.

Lujeng Sudarto, Direktur PUSAKA mengatakan, kedatangannya ini untuk mendorong penyidik kejaksaan menuntaskan penyelidikan kasus dugaan pemotongan BOP ini.

"Kami kesini tidak dalam kapasitas mengintervensi proses penyelidikan di Kejaksaan. Kami hanya mendukung, dan berpesan jangan sampai terburu buru , juga jangan sampai prosesnya terlambat," kata Lujeng kepada TribunJatim.com.

Baca juga: Diduga Korupsi, Tersangka Camat Duduksampean Dipanggil Penyidik Kejari

Baca juga: Palsukan Nota dan Stempel di LPJ Dana Desa 2018, Mantan Kades Banjar Talela Terancam 6 Tahun Penjara

Baca juga: Bos Liek Motor Ditahan Polrestabes Surabaya, Usai Dilaporkan Adik Kandung Terkait Kasus Penganiayaan

Ia mendukung penuh proses pulbaket dan puldata yang sedang dilakukan kejaksaan ini. Ia meminta kejaksaan tegak lurus dalam proses ini.
"Jangan memperdulikan jika memang ada intervensi. Tetap lurus," sambung dia.

Lujeng mengaku sangat miris melihat dugaan pemotongan BOP untuk ponpes, madin dan TPQ ini. Ada dua aspek yang menjadi sorotannya.

Pertama, ia miris karena dugaan pemotongan BOP yang sejatinya untuk bantuan operasional ponpes, madin dan TPQ itu dilakukan di tengah pandemi COVID-19.

Kedua, dugaan pemotongan ini justru melibatkan lembaga keagamaan yang notabene secara moral memahami agama. "Ini sangat miris sekali, dengan dasar dan dalih apapun, pemotongan bantuan adalah perbuatan korupsi," jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved