Breaking News:

Dorong Kejari Kota Pasuruan Seret Aktor Intelektual Dugaan Pemotongan BOP Ponpes, Madin

Pusat Studi Advokasi dan Kebijakan (PUSAKA) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan, Senin (15/2/2021) siang.

(Surya/Galih Lintartika)
DUKUNGAN MORAL : Direktur PUSAKA Lujeng Sudarto saat bertemu dengan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Wahyu Susanto. 

Lujeng mendorong Kejaksaan untuk menyeret aktor intelektual di balik dugaan kasus pemotongan BOP ini, baik di tubuh Kemenag sebagai lembaga penyalur, atau aktor di luar Kemenag.

"Ini berbanding terbalik, Kota Pasuruan dikenal sebagai Kota Santri, tapi justru lembaga keagamaan diduga melakukan pemotongan BOP. Sangat tidak bermoral," urainya kepada TribunJatim.com.

Dia pun mengaku sudah mendapatkan data di lapangan. Ia menyebut, ada lima contoh lembaga pendidikan yang sudah mengakui memang dipotong saat penerimaan BOP tersebut.

"Potongannya bervariasi, satu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya beragam. Tidak sama. Tapi jelas, ada ratusan lembaga pendidikan agama yang dipotong bantuannya," lanjut dia.

Sekadar diketahui, Kemenag mengucurkan anggaran sebesar Rp 2,36 triliun untuk BOP Ponpes, Madin dan TPQ se - Indonesia ini.

BOP ini untuk operasional lembaga pendidikan agama saat pandemi COVID-19. Penggunaannya untuk operasional dan pembelajaran daring pesantren.

Tujuannya untuk membantu meringankan beban pesantren saat menjalankan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19.

Dalam juknisnya, BOP ini bisa diperuntukkan bagi pengadaan listrik, alat pelindung diri santri, hand sanitizer hingga renovasi tempat wudlu, dan lainnya.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved