Reporter: Haorrahman | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Yusuf Widyatmoko-Riza Aziziy dalam sidang putusan sengketa perolehan hasil Pilkada Banyuwangi 2020, Senin (15/2/2021). 

Berdasarkan amar putusan majelis hakim yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, gugatan Yusuf-Riza tidak diterima.

"Menyatakan permohonan pemohon (Yusuf-Riza) tidak dapat diterima," kata Anwar Usman. 

Selain itu, majelis hakim mengabulkan eksepsi termohon (KPU Banyuwangi) dan eksepsi pihak terkait (paslon nomor urut 2, Ipuk Fiestiandani-Sugirah) mengenai kedudukan hukum pemohon.

Artinya, pemohon (Yusuf-Riza) tidak memiliki kedudukan hukum dalam sengketa Pilkada karena selisih suara antara Ipuk-Sugirah dan Yusuf-Riza melampaui ketentuan sebagaimana diatur di UU 10/2016 tentang Pilkada.

Dengan demikian gugatan yang dilayangkan Yusuf-Riza ditolak oleh MK. 

Baca juga: Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Yusuf-Riza dalam Sengketa Pilkada Banyuwangi 2020

Baca juga: Jawa Timur Akan Dilanda Cuaca Ekstrem 3 Hari, Hujan Lebat, Petir Hingga Potensi Banjir Level Waspada

Kuasa Hukum Ipuk-Sugirah, Wakit Nurohman, mengatakan, putusan majelis hakim MK sesuai dengan harapan.

"Putusan MK sesuai harapan karena berdasarkan pasal 158 UU 10/2016 tentang Pilkada, pemohon memang tidak memiliki legal standing. Dengan putusan MK ini, maka Ipuk-Sugirah sah sebagai pemimpin baru Banyuwangi. Untuk proses selanjutnya ada di pihak KPU, kemudian ke gubernur Jatim," kata Wakit. 

Karena tidak memiliki legal standing tersebut, menurut Wakit, dalil-dalil yang diajukan oleh Yusuf-Riza ditolak atau tidak dipertimbangkan oleh MK.