Pilkada Banyuwangi

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Yusuf-Riza, Ipuk-Sugirah Sah Jadi Pemimpin Baru Banyuwangi

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan paslon Yusuf-Riza, Ipuk-Sugirah sah menjadi pemimpin baru Banyuwangi.

Penulis: Haorrahman | Editor: Dwi Prastika
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Kuasa Hukum Ipuk-Sugirah dalam Pilkada Banyuwangi 2020, Wakit Nurohman (tengah) bersama tim kuasa hukum, Senin (15/2/2021).  

Reporter: Haorrahman | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Yusuf Widyatmoko-Riza Aziziy dalam sidang putusan sengketa perolehan hasil Pilkada Banyuwangi 2020, Senin (15/2/2021). 

Berdasarkan amar putusan majelis hakim yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, gugatan Yusuf-Riza tidak diterima.

"Menyatakan permohonan pemohon (Yusuf-Riza) tidak dapat diterima," kata Anwar Usman

Selain itu, majelis hakim mengabulkan eksepsi termohon (KPU Banyuwangi) dan eksepsi pihak terkait (paslon nomor urut 2, Ipuk Fiestiandani-Sugirah) mengenai kedudukan hukum pemohon.

Artinya, pemohon (Yusuf-Riza) tidak memiliki kedudukan hukum dalam sengketa Pilkada karena selisih suara antara Ipuk-Sugirah dan Yusuf-Riza melampaui ketentuan sebagaimana diatur di UU 10/2016 tentang Pilkada.

Dengan demikian gugatan yang dilayangkan Yusuf-Riza ditolak oleh MK. 

Baca juga: Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Yusuf-Riza dalam Sengketa Pilkada Banyuwangi 2020

Baca juga: Jawa Timur Akan Dilanda Cuaca Ekstrem 3 Hari, Hujan Lebat, Petir Hingga Potensi Banjir Level Waspada

Kuasa Hukum Ipuk-Sugirah, Wakit Nurohman, mengatakan, putusan majelis hakim MK sesuai dengan harapan.

"Putusan MK sesuai harapan karena berdasarkan pasal 158 UU 10/2016 tentang Pilkada, pemohon memang tidak memiliki legal standing. Dengan putusan MK ini, maka Ipuk-Sugirah sah sebagai pemimpin baru Banyuwangi. Untuk proses selanjutnya ada di pihak KPU, kemudian ke gubernur Jatim," kata Wakit. 

Karena tidak memiliki legal standing tersebut, menurut Wakit, dalil-dalil yang diajukan oleh Yusuf-Riza ditolak atau tidak dipertimbangkan oleh MK. 

"Sejak awal kami yakin MK akan menolak. Karena selama ini MK konsisten dengan ambang batas perselisihan suara sesuai undang-undang yakni 0,5 persen. Sementara selisih suara di Pilkada Banyuwangi 2020 mencapai 5 persen," jelas Wakit. 

Baca juga: Jelang Putusan MK Soal Pilkada Surabaya 2020, Kubu Eri-Armuji Optimistis Gugatan MA-Mujiaman Ditolak

Baca juga: Tinjau Tanah Longsor di Nganjuk, Gubernur Jatim Khofifah Minta Pencarian Korban Hilang Dipercepat

Fakta hukumnya, lanjut Wakit, selisih suara antara Yusuf-Riza dan Ipuk-Sugirah adalah 40.734 suara atau hampir 10 kali lipat dari ketentuan ambang batas selisih yang bisa disengketakan dalam konteks hasil Pilkada Banyuwangi, yaitu 4.185, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai hasil Pilkada yang telah ditetapkan KPU, Ipuk-Sugirah meraih 438.847 suara, sedangkan Yusuf-Riza 398.113.

Selisih di antara keduanya adalah 4,86 persen.

Sesuai UU 10/2016, ambang batas selisih yang bisa disengketakan untuk daerah dengan populasi penduduk di atas 1 juta jiwa seperti Banyuwangi adalah 0,5 persen.

Baca juga: 1.700 Bidang Tanah Aset Pemkab Bondowoso Belum Bersertifikat, Sertifikasi Ditarget Rampung 3 Tahun

Baca juga: Pemuka Agama Tulungagung Dipukul di Masjid Berasal dari Organisasi yang Sama dengan Terduga Pemukul

Atas hasil ini, Wakit mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh tim hukum Ipuk-Sugirah.

"Ini bukan kerja individu, tapi kerja tim hukum partai pengusung Ipuk-Sugirah. Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh pendukung Ipuk-Sugirah dan rakyat Banyuwangi," tambah Wakit.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved