Breaking News:

Musrembang Situbondo Digelar Sesuai Permedagri

Mantan anggota DPRD Situbondo, Narwiyoto mengatakan, pelaksanaan Musrembang yang dilakukan itu sudah benar sesuai aturan Permendagri nomor 86 tahun

izihartono/surya
Plh Bupati Syaifullah saat memonitor jalanta musrembang digekar secara serentak di 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo. 

Reporter : Izi Hartono | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, SITUBONDO - Pelasksanaan Musrembang yang digelar Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan sebanyak 17 kecamatan secara serentak, tidak melanggar aturan.

Mantan anggota DPRD Situbondo, Narwiyoto mengatakan, pelaksanaan Musrembang yang dilakukan itu sudah benar sesuai aturan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan pembangunan.

"Ini juga ada catolan hukumnya, yaitu pasal 77 Udang Undang nomor 23 tentang pemerintahab daerah," ujar Narwiyoto kepada sejumlah wartawan.

Menurutnya, jika ada pihak pihak yang mengatakan pelaksanaan Musrembang desa dan kecamatan pada tahun 2021 ini untuk kepentingan APBD tahun 2022 itu tidak benar.

"Perlu kita memberikan tanggapan sebagai bentuk pengayaan kepada masyarakat, karena kalau dibiarkan jika melaksanakan Musrembang menjadi bingun kalau ini dilakukan tidak benar. Makanya saya perlu lurusakan," katanya kepada TribunJatim.com.

Musrembang itu sudah diatur pada munggu kedua bulan Pebruari, bahkan saat ini sudah masuk minggu ke tiga. Dikarenakan adanya Pilkada, maka RPMJnya harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai Permendagri 86.

Baca juga: Asyik Ngopi, Motor Cewek Cantik Ini Raib Dalam Hitungan Menit di Ngagel Surabaya

Baca juga: 1.480 Ahli Waris Korban Covid-19 Meninggal di Jatim Batal Dapat Santunan Kemensos, Ini Sebabnya

Baca juga: Dukun Curah Jeruk Tewas Tergeletak di Lantai, Dibacok Orang Tak Dikenal Saat Nonton TV Bersama Istri

Diaturan tersebut, kata Marwiyoto, perencanaan pembuatan RPMJ itu dapat dilakukan secara bersamaan.

"Rencana RPMJ ini sebenarnya sudah mengacu pada bupati terpilih, di Permedagri dijelaskan, seharusnya RPMJ itu dilakukan bupati terpilih sebelum satu bulan dilantik," kata politisi PDIP ini.

Proses RPMJ, lanjut Narwiyoto, itu ada empat tahapan, yakni tahapan tehnogratif, paetisipatif, politik dan atas bawah, bawah atas.

Bahkan, kata Natwiyoto, RPMJ yang sekarang ini sudah masuk ditahapan di tehnogratif atau proses ilmiyah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang dicapai.

"Lanta gimana kalau tidak ada RPMJnya, karena dari pusat, propinsi dan daerah serta desa itu sudah ada dan harus singron," pungkasnya kepada TribunJatim.com.

Penulis: Izi Hartono
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved