Sinkronisasikan Pajak dan Retribusi Parkir, Bapenda Kota Malang Petakan 510 Titik Kawasan Abu-abu

Sinkronisasikan pajak dan retribusi parkir, Bapenda Kota Malang memetakan 510 titik yang menjadi kawasan abu-abu.

Penulis: Rifki Edgar | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/RIFKI EDGAR
Parkiran kendaraan di sekitaran Pasar Besar Kota Malang, Selasa (23/2/2021). 

Reporter: Rifki Edgar | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang telah memetakan 510 titik yang menjadi kawasan abu-abu di Kota Malang.

Titik tersebut merupakan daerah yang belum jelas statusnya, apakah masuk ke dalam retribusi parkir ataupun pajak parkir.

Hal inilah yang menjadi program serius Bapenda Kota Malang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang di tahun 2021.

Serta mengantisipasi adanya potensi kebocoran pendapatan dan meminimalisir adanya parkir liar di Kota Malang.

"Selama ini yang menjadi kawasan abu-abu seperti ruko itu apakah masuk pajak atau retribusi masih belum tertata dengan baik. Sehingga menyulitkan pengawasan," ucap Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: PPKM Mikro Jilid II di Kabupaten Malang, Plh Bupati Bakal Datang ke Desa-desa Sosialisasi Prokes

Baca juga: Soal Rencana Revitalisasi Pasar Besar Kota Malang, DPRD Minta Eksekutif Serap Aspirasi Pedagang

Dengan telah dipetakannya titik-titik parkir tersebut, Bapenda Kota Malang bakal melakukan sinkronisasi dengan cara melakukan pemilahan yang jelas, antara retribusi parkir dan pajak parkir.

Mengingat keduanya memiliki perbedaan. Jika retribusi parkir dipegang oleh Dinas Perhubungan Kota Malang, sedangkan pajak parkir dipegang oleh Bapenda Kota Malang.

"Ini salah satu sumber masalah parkir di Kota Malang selama belasan tahun yang belum terselesaikan. Dan kami mencoba untuk menyelesaikannya sekarang sebagai prioritas kegiatan jangka pendek di Bapenda," terangnya.

Setelah adanya sinkronisasi tersebut, nantinya akan dituangkan ke dalam berita acara yang akan disaksikan oleh Wali Kota Malang.

Baca juga: Skema Relokasi Pedagang Ketika Pasar Besar Kota Malang Jadi Dibangun Tahun 2022 Mendatang

Baca juga: Tergoda Bisnis Batu Bara di Kalimantan, Petani Madiun Gadaikan 3 Mobil Temannya Buat Tambah Modal

Baru kemudian antara pajak parkir dan retribusi parkir akan dimasukkan ke dalam satu dashboard 
melalui aplikasi yang bernama Sistem Informasi Parkir Malang (Sisparma).

Aplikasi yang kini dikembangkan oleh Dishub tersebut nantinya akan mendata titik-titik parkir, juru parkir yang dilengkapi dengan ID card dan juga scan barcode.

Hal tersebutlah yang nantinya akan memudahkan pengawasan parkir yang akan dilakukan oleh Dishub Kota Malang.

"Pengawasan parkir nanti akan dilakukan oleh Dishub Malang. Melalui Sisparma nanti, siapapun nanti akan tahu jukir tersebut resmi atau liar. Aplikasi ini nanti bisa diakses oleh siapapun. Sehingga harapannya masyarakat nanti yakin, bahwa uang parkir yang dibayarkan akan masuk ke kas daerah," tandasnya.

Baca juga: Tim Covid Hunter Polresta Malang Kota Jemput Pasien Isolasi Mandiri, Hindari Penyebaran Covid-19

Baca juga: Faktor Keamanan Jadi Alasan Pemkot Bangun Pasar Besar Kota Malang, Anggarannya Sekitar Rp 125 M

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved