Breaking News:

Menteri KKP Larang Ekspor Benih Lobster, Pemkab Trenggalek Berencana Lakukan Budi Daya

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono melarang ekspor benih lobster atau benur, Pemkab Trenggalek berencana lakukan budi daya.

TRIBUNJATIM.COM/AFLAHUL ABIDIN
Perairan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, 2021. 

Reporter: Aflahul Abidin | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek berencana membudidayakan benih lobster.

Rencana itu muncul setelah Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan larangan ekspor benih lobster atau benur.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengatakan, pihaknya telah meminta Dinas Perikanan setempat untuk mulai mempelajari soal budi daya lobster.

“Karena kemarin ada statement dari Menteri KP bahwa tidak boleh ekspor, hanya budi daya. Kita seharusnya punya potensi untuk itu,” kata pria yang akrab disapa Mas Ipin itu, Selasa (2/3/2021).

Kabupaten Trenggalek, kata dia, punya Teluk Prigi yang potensial sebagai tempat budi daya lobster.
Juga beberapa kawasan pantai selatan lain seperti di wilayah Kecamatan Munjungan dan Panggul.

Baca juga: Mas Ipin-Syah Beberkan Program Andalan Setelah Dilantik Jadi Bupati-Wakil Bupati Trenggalek

Baca juga: 11 SMA di Ponorogo Ajukan Renovasi Tahun 2021 Senilai Rp 8 Miliar, Dindik: Rusaknya Agak Parah

“Tinggal bagaimana nanti alih teknologinya. Kami akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi atau swasta. Kalau perlu, kita bisa studi banding ke Vietnam,” ucapnya.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek, Cusi Kurniawati mengatakan, instruksi untuk menyiapkan pembudidayaan benih lobster telah pihaknya terima.

Saat ini, dinas masih mempelajari tentang tata kelola pembudidayaan benih lobster hingga menjadi lobster ukuran besar.

Menurut Cusi, masyarakat di Kabupaten Trenggalek sudah ada yang memulai untuk budi daya. Namun, proses pembudidayaan itu masih di tingkat lobster ukuran sedang hingga menjadi besar.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 di Trenggalek Dimulai Hari Ini, Sasar ASN hingga Pengemudi Ojek Online

Baca juga: DPUPR Butuh Rp 7 M untuk Perbaikan Kerusakan Infrastruktur Akibat Banjir yang Terjang Kota Blitar

Halaman
12
Penulis: Aflahul Abidin
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved