Breaking News:

Selain Penindakan, KPK Melakukan Kegiatan Pencegahan dan Supervisi

KPK bukan hanya melakukan kegiatan penindakan, namun juga melakukan kegiatan pencegahan yang meliputi kegiatan koordinasi, monitoring dan supervisi.

(Surya/Didik Mashudi)
Rakor Pencegahan Korupsi, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama KPK RI di Ruang Joyoboyo, Balaikota, Jumat (5/3/2021). 

Reporter : Didik mashudi | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya melakukan kegiatan penindakan, namun juga melakukan kegiatan pencegahan yang meliputi kegiatan koordinasi, monitoring dan supervisi.

Hal itu disampaikan Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah 3 KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama pada Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pada Pemerintah Kota Kediri bersama KPK RI di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Jumat (5/3/2021).

Dalam paparannya Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama mengatakan, sesuai Undang-undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 ada perubahan susunan terhadap tugas dan fungsi KPK.

Bahtiar juga meminta Forkopimda Kota Kediri berperan serta melakukan pengawalan langkah-langkah dari pemerintah kota dan harus membangun komunikasi yang berkesinambungan.

Baca juga: Alfamart Sukun Kota Malang Dibobol Maling, Pelaku Curi HP Dan Uang Tunai

Baca juga: Cerita SBY Bikin Malu Pemuda yang Tagih ‘Janjinya’, Niat Sebenarnya Terbongkar Saat Ditanya 4 Hal

Baca juga: Bupati Jember Hendy Targetkan Perbaikan 800 Km Jalan Rusak di Jember

“Kami mengambil peran membangun komunikasi bersama-sama dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk melihat dan melakukan review terhadap akuntabilitas pemerintah setempat di dalam mengelola pemerintahannya yang pastinya dibantu dengan komunikasi dari Forkopimda plus,” terangnya kepada TribunJatim.com.

Bahtiar menjelaskan setiap pemerintah daerah perlu membuka diri. KPK juga akan melakukan pengecekan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang merupakan salah satu alat untuk memudahkan monitoring KPK kepada pemerintah daerah.

“Dalam perkembangannya, MCP ini sedang digodok lagi apakah masih ada yang relevan, atau perlu ada penambahan terhadap perkembangan dinamika korupsi. Ini dibuat untuk mengawal pemerintah daerah setidaknya proses untuk melakukan perencanaan, pengadaan, pelayanan, mengatur pegawai, mengelola PAD dan asetnya prosesnya sudah baik. Karena kalau prosesnya sudah baik, Insha Allah hasil tidak akan menipu proses,” terangnya.

Ada 8 area intervensi yang dilakukan KPK terhadap Pemerintah Daerah yaitu, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.

Sementara Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyebutkan pencegahan korupsi harus terus berjalan agar segala sumber daya yang dimiliki bisa benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran.

“Program koordinasi dan supervisi dalam rangka pencegahan korupsi merupakan salah satu indikator capaian akuntabilitas pemerintah daerah," ujarnya.

Walaupun dalam masa pandemi covid-19, pencegahan korupsi tidak boleh berhenti. Agar segala sumber daya yang dikerahkan benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak pandemi.

Walikota mengajak semua unsur baik Forkopimda, OPD, dan instansi lainnya terus bersinergi dan melangkah bersama membangun sistem pencegahan korupsi yang baik guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, inovatif dan bebas dari korupsi.

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved