Breaking News:

Kini Perizinan di Jember Selesai di Satu Pintu

Bupati Jember Hendy Siswanto melaksanakan saran Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur yang tertuang dalam laporan hasil analisis (LHA) kajian cepat

sri wahyunik/surya
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim Agus Muttaqin (kanan) bersama tim dari Ombudsman RI Perwakilan Jatim saat di Jember, Rabu (17/3/2021) 

Reporter : Sri Wahyunik | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Bupati Jember Hendy Siswanto melaksanakan saran Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur yang tertuang dalam laporan hasil analisis (LHA) kajian cepat tahun 2020.

Saran yang dilaksanakan Bupati Hendy antara lain menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Jember. Juga ada penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk DPMPTSP.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Hendy ketika bertemu dengan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur yang datang ke Kantor Pemkab Jember, Rabu (17/3/2021).

Kedatangan pihak Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur itu untuk menagih janji bupati Jember terkait pelaksanaan beberapa saran perbaikan dalam proses penerbitan layanan perijinan di Kabupaten Jember. Saran tersebut tertuang dalam LHA kajian cepat yang dilakukan oleh Ombudsman Jawa Timur tahun 2020.

LHA kajian cepat itu telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Jember pada Desember 2020. Ombudsman RI Jawa Timur melakukan kajian cepat itu dilatarbelakangi oleh sejumlah keluhan masyarakat dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Jember, di antaranya adalah pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Baca juga: Gus Baha : Kiai Sehari Manggung Tiga Kali, Pasti Bicaranya Standar, Itu-Itu Saja

Baca juga: Akhirnya Kaesang Pangarep Jawab Isu Nikahi Nadya, Eks Felicia Ogah? Putra Jokowi: Dirimu Tuh Urusin

Baca juga: Maskur Hidayat, Ketua PN Bangkalan Penuh Prestasi dan Inovasi Dalam Melayani Warga Bangkalan

Proses pengurusan IMB yang seharusnya cukup selesai di DPMPTSP, namun di Kabupaten Jember masih memerlukan tanda tangan kepala daerah. Hal itu karena belum ada pendelegasian wewenang oleh Bupati kepada Kepala DPMPTSP.

Padahal, kewajiban pendelegasian tersebut termuat dalam pasal 11 (4) Perpres 97/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Aturan itu menyebut dalam menyelenggarakan PTSP oleh Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/kota.

Akibat belum adanya pendelegasian kewenangan dari bupati kepada Kepala DPMPTSP, maka proses penerbitan IMB menjadi lama atau berlarut (undue delay). Kondisi itu bisa membuat masyarakat dan pengusaha menjadi enggan mengurus IMB karena tidak ada kepastian penyelesaian dokumen.

Hal itu bisa berdampak pada capaian realisasi retribusi IMB akibat dari sulitnya mengurus IMB serta menurunnya iklim investasi di Kabupaten Jember.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved