Breaking News:

Budaya Malu Anak Jadi Perawan Tua Jadi Salah Satu Faktor Pernikahan Dini di Jember

Faktor budaya dan ekonomi menjadi penyebab masih terjadinya pernikahan anak usia kurang dari 19 tahun, atau awam disebut pernikahan dini, di Kabupaten

sri wahyunik/surya
Ketua Pusat Studi Gender Unej Linda Dwi E (tengah) dan Ketua TP PKK Kabupaten Jember Kasih Fajarini (kanan) saat menjadi pembicara di talkshow, Minggu (21/3/2021) 

Reporter : Sri Wahyunik | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Faktor budaya dan ekonomi menjadi penyebab masih terjadinya pernikahan anak usia kurang dari 19 tahun, atau awam disebut pernikahan dini, di Kabupaten Jember.

"Ada budaya di masyarakat Jember ini yakni lebih malu jika anaknya disebut sebagai perawan tua, daripada janda. Karena itu ada keinginan untuk cepat-cepat menikahkan anaknya meski belum berusia 19 tahun," ujar Ketua Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Jember Linda Dwi Eriyanti dalam talkshow bertajuk 'Perempuan Jember untuk Indonesia Maju' di Rupatama Mapolres Jember, Minggu (21/3/2021).

Faktor itulah, yang menjadi salah satu penyebab masih maraknya terjadi pernikahan dini di Jember.

Faktor lain, kata Linda, adalah faktor ekonomi.

"Dengan menikahkan anak maka akan memindahkan tanggung jawab ekonomi dari orang tua kepada suami," lanjutnya kepada TribunJatim.com.

Baca juga: Ribuan Massa HMI asal Sulawesi Tiba Di Surabaya, Polisi Siapkan Pengamanan dan Akomodasi

Baca juga: Maju Kandidat Ketua HMI, Urip Prayitno Mahasiswa Sumenep Tegaskan Sikap Independensi Organisasi

Baca juga: Ikut Gerebek, Polisi Tak Nyangka Istrinya yang Selingkuh, Kaget Cuma Pakai Celana Pendek Sama Satpam

Linda mengakui, ada kompleksitas persoalan dalam fenomena pernikahan dini. Faktor budaya, dan ekonomi, hanya sedikit faktor.

Oleh karena itu, Linda menegaskan, perlunya lintas sektor untuk menangani persoalan pernikahan dini tersebut.

"Pemerintah, organisasi masyarakat, NGO, pengusaha, juga kampus. Ini menjadi tanggungjawab bersama, karena akar persoalan dari pernikahan dini ini kompleks," tegasnya.

Dia mengurai perlunya lintas sektor di instansi pemerintah untuk menanganinya. Dosen FISIP Unej itu menyebut, peran penting dari Dinas Pendidikan tentang pendidikan kesehatan reproduksi sehingga anak tidak terjatuh pada jerat pernikahan dini. Kemudian Kementerian Agama yang juga punya peran dalam pendidikan kesiapan calon pengantin.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved