Breaking News:

Minimalisir Persilisihan Pilkades, Pemkab Lumajang Terbitkan Perbup Pilkades Serentak

Kabupaten Lumajang akhir tahun ini akan menggelar pesta demokrasi. Sebanyak 32 desa di 15 kecamatan akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) se

TribunJogja
Ilustrasi 

Reporter : Tony Hermawan | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Kabupaten Lumajang akhir tahun ini akan menggelar pesta demokrasi. Sebanyak 32 desa di 15 kecamatan akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak.

Menyusul hal itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq mengeluarkan Perbup No 24 tahun 2021, tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa. Perbup baru itu dibuat untuk mengatur seluruh mekanisme pilkades serentak termasuk pilkades antar waktu (PAW).

Bicara soal PAW, tahun ini ada tiga desa yang akan melaksanakan. Tiga desa tersebut yakni Desa Grati, Desa/Kecamatan Sumbersuko, dan Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono.

Diketahui, dari tiga wilayah itu, Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono telah membentuk panitia PAW. Bahkan, tahapan-tahapan pemilihan juga sudah selesai dirancang.

Namun, nyatanya Pemkab Lumajang tidak mengakui pembentukan panitia tersebut.

Baca juga: Gus Baha Pernah Merasakan Diejek, Dibully : Perih Sungguh

Baca juga: Krisdayanti Malu Kesalahan Dikuak Aurel di Prosesi Nikah? Istri Raul Akui Anak Keras: Nanti Rasain

Baca juga: Ashanty Emosi Tahu Surat Suami Buat Krisdayanti, Kepo Isinya: Ga Bisa Hapus Masa Lalu, Anang Bingung

Terkait hal itu, Plt Kepala Bagian Hukum Setda Lumajang Fira Yofiana mengaku, tidak bisa menjelaskan secara gamblang alasan Pemkab Lumajang menolak panitia PAW Desa Selok Besuki.

Namun munculnya Perbup baru itu karena ada beberapa syarat yang kini diubah menjadi detail dan lebih merinci. Satu di antaranya ada pemindahan kewenangan dari panitia PAW pilkades desa ke panitia kabupaten.

"Dalam peraturan sebelumnya semua perangkat desa bisa menjadi peserta musyawarah desa, namun di perbup terbaru perangkat tidak diperbolehkan," kata Fira kepada TribunJatim.com.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Mustajib mengatakan, kemunculan perbup yang baru ini bukan merespon pembentukan panitia PAW salah satu desa.

Tetapi murni untuk mengatur pelaksanaan pilkades serentak. Sebab, dalam catatan sejarah pelaksanaan pilkades rentan terjadi perselisihan.

"Jadi untuk meminimalisir ancaman tersebut, peran panitia kabupaten dan pengawas kecamatan perlu ditegaskan,” pungkasnya kepada TribunJatim.com.

Berita tentang Pilkades Serentak

Penulis: Tony Hermawan
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved