Breaking News:

Demo Penyaluran BPNT di Sumenep

Aktivis Mahasiswa GPMS Tuding Dinsos Sumenep Main Mata Soal BPNT, Beber Temuan di 2 Kecamatan: Jelas

Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep tuding Dinsos Sumenep main mata soal penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Beber sampel di 2 kecamatan ini.

TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Unjuk rasa di depan kantor Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep, Kamis (25/3/2021). 

Reporter: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Heftys Suud

TRIBUNJATIM.COM, SUMENEP - Aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) menuding Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep main mata soal penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Tudingan pada Dinsos Sumenep ini disampaikan GPMS dalam unjuk rasa di depan Kantor Dinsos yang berada di Jalan Raya Asoka, Kota Sumenep, Kamis (25/3/2021).

"Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang menjerit terkait BPNT, kami bawa bukti dan hasil investigasi sosial terhadap masyarakat yang menerima bantuan tersebut," teriak korlap aksi, Faisal Akbar.

Baca juga: Dengar Farhiyatun Mentok Jual Ginjal Buat Bayar Utang Rp 2 Juta, Bupati Lumajang Beri Solusi Ini

Baca juga: Sakit Hati Nagita Lihat Perlakuan Billy ke Rafathar, Raffi Tegas, Buntut Konten Video Tanpa Sensor

Dalam orasinya, ia membeberkan bahwa bantuan sosial berupa BNPT dibawah Dinsos Sumenep tidak dijalankan sesuai aturan Tim Koordinasi Pemerintah Pusat BPNT dan Kementerian Sosial.

Salah satu buktinya, kata Faisal Akbar, seperti yang terjadi di Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding dan Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan, Sumenep.

Dari sampel itu, disebutnya, ada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak dipegang oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan jelas dipegang agen E-Warung dan aparatur desa.

Baca juga: Terungkap Tujuan Khusus Soeharto Selalu Cari Kopassus Berkaki Satu, Bertempur Habis-habisan di Papua

Baca juga: Gagal Nikah di GBK, Atta dan Aurel Hanya Bisa Foto Prewedding: Bayar, Calon Bojo Pakai Gaun 10 Kg

"Bahkan KPM tidak diberi kebebasan memilih bahan pangan, padahal kan aturannya KPM berhak memilih sesuai dengan kebutuhan," lontarnya.

Atas nama GPMS ini, Faisal Akbar menegaskan jika kondisi ini sudah berjalan lama namun tidak ada tindakan tegas dari Dinsos Sumenep. Bahkan terkesan dibiarkan.

Halaman
12
Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: Hefty Suud
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved