Breaking News:

APBD untuk Skala Prioritas, Ketua DPD RI: Bupati Harus Piawai Kelola Anggaran

etua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengimbau para bupati untuk piawai dalam mengelola anggaran. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Humas DPD RI
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalliti 

Penulis : Yoni iskandar | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengimbau para bupati untuk piawai dalam mengelola anggaran. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan bisa dimanfaatkan secara fokus sesuai skala prioritas.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan para bupati untuk tidak mengecer APBD dan memberi alokasi dana untuk semua pos pengeluaran dan seluruh dinas.

"Saya kira keinginan Presiden Joko Widodo harus diterjemahkan dengan serius oleh kepala daerah, dalam hal ini bupati. Para bupati harus mengutamakan belanja pada skala prioritas, fokus pada yang esensial," tuturnya, Sabtu (27/3/2021).

Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, dalam keadaan APBD yang terbatas, para bupati dituntut piawai dalam mengelola anggaran, dalam hal ini kepiawaian manajemen.

"Selain itu, sebagai kepala daerah tentu para bupati harus mampu mencari sumber-sumber pemasukan APBD yang tidak memberatkan masyarakat," tukasnya.

Baca juga: Dua Orang Yang Culik Ara Mengaku Sakit Hati, Anaknya Kerap Dimarahi Ibu Korban

Baca juga: Kasus Dugaan Penculikan Bocah 7 Tahun Disoro Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi

Baca juga: Harlah PERGUNU, Ketua DPD RI Siap Bantu Penambahan Kuota PPPK Guru Madrasah

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu mengatakan, penggunaan APBD harus terukur. Masyarakat pun harus dapat merasakan manfaat dari penggunaan skala prioritas anggaran.

"Bupati harus dapat menetapkan kebijakan membuat 1 program unggulan dalam pembangunan daerah. Tetapi, harus ditetapkan target pencapaian serta evaluasinya. Jadi penggunaan anggaran bukan sekadar belanja daerah dan belanja wajib seluruh dinas," terang mantan Ketua Umum PSSI itu.

Pria yang tercatat sebagai alumni di Universitas Brawijaya Malang itu menambahkan, kebijakan harus menggunakan standar transparansi dan akuntabilitas agar publik turut terlibat dalam pengawasan.

"Sudah waktunya pemerintah daerah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan terbuka. Termasuk dalam penggunaan APBD yang diharapkan dapat berdampak positif untuk masyarakat," ujarnya kepada TribunJatim.com.

berita tentang Ketua DPD RI

.

Penulis: Yoni Iskandar
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved