Antisipasi Rugi Pinjam Dana Gegara Fintech Ilegal, Ekonom Unair: Jika Tak Diminta 5 C, Jangan Ambil

Reporter: Fikri Firmansyah | Editor: Heftys Suud

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Era teknologi yang kian hari kian canggih membuat perusahaan Financial Technology (Fintech) pun banyak bermunculan.

Di era revolusi industry 4.0 saat ini, untuk di Indonesia, beberapa Fintech besar yang telah terdaftar resmi di OJK, antara lain adalah go-pay, dana, OVO, bibit.

Menurut Ekonom dari Unair, Dr Wisudanto, SE., MM, CFP, ASPM Fintech merupakan bentuk terobosan untuk milenial dalam bidang keuangan, salah satunya adalah dalam crowdfunding.

Baca juga: Kiwil Menangis Ratapi Nasibnya Telah Ugal-ugalan Diceraikan 3 Istri, Dulu Tinggal di Rumah Mewah

Baca juga: Bu Kades Ngotot Tak Selingkuh, Chat Nakalnya Sama Salam Dibocorkan Suami, Pap Foto Buka Kancing Baju

“Crowdfunding sendiri artinya suatu kebutuhan yang sifatnya mengumpulkan dana, baik untuk membantu orang, modal usaha, atau kegiatan lain agar dengan melibatkan banyak orang agar lebih ringan,” terang Wisudanto, Rabu (31/3/2021).

Menurut Wisudanto, karena punya cara kerja mengumpulkan dana masyarakat, maka dalam pengoperasiannya, Fintech perlu mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, seiring berkembangnya dunia digital dan semakin rumit mekanisme pemantauan transaksi melalui Fintech, terdapat beberapa lembaga yang tidak mengantongi izin dari OJK.

Oleh karena itu, lanjutnya, dalam memilih Fintech, masyarakat perlu selektif.

Baca juga: Cara Unik Polres Magetan Sosialisasi Protokol Kesehatan: yang Disiplin Dapat Hadiah 1 Ons Cabai

Baca juga: Keji, Gadis Usia 16 Dimutilasi, Kepala Direbus di Panci Mendidih, Diduga Korban Diperkosa Dulu

Kata dia, masyarakat jangan sampai mudah tergiur dengan bujukan akan mendapat keuntungan yang cepat atau bisa mengambil kredit dengan mudah tanpa banyak persyaratan.