Breaking News:

Hanya Punya Lima Alat Berat, Bupati Gresik Usulkan Pengadaan Alat Berat Lewat CSR

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani berencana menambah jumlah alat berat untuk mempercepat menangani keluhan masyarakat salah satunya normalisasi....

surya/willy
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani saat memimpin rapat koordinasi sistem pengendali banjir Kali Lamong, Kamis (1/4/2021). 

Reporter: WIlly Abraham I Editor: Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK – Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani berencana menambah jumlah alat berat untuk mempercepat menangani keluhan masyarakat salah satunya normalisasi sungai yang menyebabkan banjir.

Rencana tersebut ingin dilakukannya karena Jumlah alat berat di Kabupaten Gresik dinilai sangat minim.

Rencananya, pengadaan alat berat menggunakan dana dari Corporeate System Responsibility (CSR) dari perusahaan.

“Kami cari lewat CSR untuk alat berat, jangan bangun-bangun lagi. Kami cari inovasi dan kami juga akan beli dari APBD kami,” ucapnya Sabtu (3/4/2021).

Gus Yani sapaan akrabnya sudah mendengar sendiri bahwa alat berat yang dimiliki Gresik hanya lima saja.

Kondisinnya, tidak semua alat berat berfungsi dengan baik. Dari segi jumlah, kata Gus Yani, sudah sangat ketinggalan dibandingka dengan Ibu Kota Surabaya, yang memiliki 70 alat berat.

Sebagai daerah penyangga Ibu Kota, maka harus mengejar ketertinggalan. Dikatakannya, jika Surabaya sudah berlari, Gresik harus bisa berlari.

Bahkan saat serah terima jabatan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mencontohkan kinerja pemerintah harus melompat bukan berlari lagi agar lebih cepat dalam melayani masyarakat.

“Persiapan sambil menunggu MoU penanganan Kali Lamong dengan BBWS, kami juga menambah alat berat kepingin seperti Surabaya alat beratnya 70, kami cuman lima itupun banyak yang rusak,” tegasnya.

Alat berat itu rencananya memang akan digunakan untuk membantu mempercepat normalisasi Kali Lamong jika Memorandum of Understanding (MoU) sudah diteken oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

Pemkab Gresik memang ingin pembagian wewenang lebih dalam menangani Kali Lamong, karena jika hanya menjalani kewajiban membebaskan lahan saja kurang efektif, banjir Kali Lamong masih terus terjadi.

BBWS sendiri baru akan melakukan normalisasi dengan memasang tanggul setelah Pemkab Gresik berhasil membebaskan lahan.

Hal inilah yang mendorong meminta adanya MoU agar Pemkab bisa akselerasi menangani Kali Lamong yang sudah menjadi bencana tahunan bahkan semakin parah, ditandai dengan intensitas banjir setiap tahunnya.

Penulis: Willy Abraham
Editor: Ndaru Wijayanto
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved