Breaking News:

Berita jember

Fraksi PDIP DPRD Jember Tidak Sepakat Pemakaian Anggaran Tahun Jamak, Ini Alasannya

Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jember menolak sistem kontrak anggaran tahun jamak untuk perbaikan infrastruktur di KUA-PPAS tahun 2021 yang ditawark

sri wahyunik/surya
Empat orang pimpinan DPRD Jember yang mewakili 50 anggota dewan, dan Bupati Jember Hendy Siswanto menandatangani persetujuan Perda APBD tersebut. 

Reporter : Sri Wahyunik | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, JEMBERFraksi PDI Perjuangan di DPRD Jember menolak sistem kontrak anggaran tahun jamak untuk perbaikan infrastruktur di KUA-PPAS tahun 2021 yang ditawarkan Bupati Jember Hendy Siswanto.

Dari tujuh fraksi di DPRD Jember, hanya Fraksi PDIP yang tidak menyetujui sistem tersebut.

Pada Sabtu (3/4/2021) kemarin, Bupati Jember Hendy Siswanto menyerahkan tiga draft nota kesepakatan yakni Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas PLafon Anggaran Sementara, dan pemakaian sistem tahun jamak (multiyears).

"Kami tidak masalah dengan KUA dan PPAS, yang kami tidak setujui adalah pemakaian sistem anggaran tahun jamak untuk perbaikan infrastruktur," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo, Senin (5/4/2021).

Edy Cahyo membeberkan alasan kenapa Fraksi PDIP tidak menyetujui nota tersebut.

"Anggaran multiyears itu sangat besar, hanya kontraktor besar saja yang bisa menanganinya. Ini tentu merugikan pengusaha lokal Jember, atau juga rekanan-rekanan kecil," ujarnya.

Baca juga: Sah, Kabupaten Jember Akhirnya Punya Perda APBD Tahun 2021

Baca juga: Dewan Adat Dayak Kaltim, Berharap Ketua DPD RI, LaNyalla Sukseskan IKN dan Jadi Pemimpin Negeri

Baca juga: Gus Baha : Tips Memilih Teman dan Tangis Gus Baha ke TKI

Selain itu, katanya, perbaikan infrastruktur itu juga tidak tepat memakai mekanisme anggaran tahun jamak.

"Sebenarnya kan itu ditangani tahun ini, dan tahun depan itu hanya membayar pembiayaan yang kurang, kan berarti sama dengan utang. Tidak tepat bagi kami itu disebut memakai anggaran tahun jamak," tegas Edy Cahyo.

Terkait kritik dari Fraksi PDIP itu, Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan jawaban, jika pemakaian anggaran tahun jamak itu memiliki landasan aturan yakni Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Atas kritik dan dukungan yang disampaikan oleh sejumlah fraksi, termasuk PDIP, kami sampaikan kalau kondisi jalan rusak mencapai 52,65 persen, tiga jembatan putus, dan pemasangan 6.525 titik PJU (penerangan jalan umum) merupakan hal mendesak yang perlu ditangani segera," ujar Hendy kepada TribunJatim.com.

Dalam nota yang disampaikan bupati, anggaran tahun jamak di Raperda APBD tahun 2021 itu sekitar Rp 800 miliar. Anggaran itu terbagi untuk tiga item yakni Rp 600 miliar untuk perbaikan jalan, Rp 110 miliar untuk instalasi PJU, dan Rp 80 miliar untuk perbaikan jembatan rusak.

Berita tentang Bupati Jember

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved