Breaking News:

DPRD Tulungagung Tegaskan Kenaikan PBB Maksimal 25 Persen dari PBB Tahun Sebelumnya

Pimpinan DPRD Tulungagung memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, Sukaji, untuk membahas kenaikan PBB dan NJOP, Rabu (7/4/2021).

surya/davidyohanes
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, Rabu (7/4/2021) 

Mereka yang keberatan bisa mengajukan keringanan, dan akan diverifikasi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Marsono juga meminta Pemkab Tulungagung untuk mengomunikasikan kebijakan ini ke camat dan kepala desa.

“Eksekutif wajib mengomunikasikan ini dengan Kades dan camat, agar dinamika pemerintahan berjalan lancar. Termasuk membagikan SPPT (PBB),” pungkas Marsono.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB di Tulungagung sempat tertahan di Kecamatan, karena para Kades menolak membagikan ke warga.

Namun kini Pemkab Tulungagung menyatakan, 60 persen SPPT PBB sudah dibagikan ke warga.

Sisa 40 persen ini akan diselesaikan seiring proses sosialisasi.

Sebelumnya para Kades yang bergabung dalam AKD menilai, kenaikan PBB dan NJOP memberatkan warga.

Mereka beralasan saat ini ekonomi warga tengah tertekan karena pandemi virus corona.

Penulis: David Yohanes
Editor: Ndaru Wijayanto
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved