Breaking News:

Pemkab Tulungagung Tetapkan Kenaikan PBB Maksimal 25 Persen, Janji Sosialisasi Tuntas 14 April 2021

Hingga saat ini Pemkab Tulungagung belum memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kondisi ini sebagai buntut penolakan kenaikan PBB dan NJOP

surya/davidyohanes
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, Sukaji. 

Reporter: David Yohanes I Editor: Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Hingga saat ini Pemkab Tulungagung belum memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kondisi ini sebagai buntut penolakan kenaikan PBB dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) oleh Asosiasi Kepala Desa (AKD).

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, Sukaji, kenaikan PBB tertinggi telah ditetapkan 25 persen dari PBB tahun sebelumnya.

“PBB yang paling tinggi naik 25 persen. Tidak ada yang naik lebih dari itu,” terang Sukaji, usai bertemu dengan pimpinan DPRD Tulungagung, Selasa (7/4/2021).

Sedangkan terkait NJOP, menurutnya bukan menjadi masalah besar.

Baca juga: DPRD Tulungagung Tegaskan Kenaikan PBB Maksimal 25 Persen dari PBB Tahun Sebelumnya

Sebab kenaikan NJOP justru menguntungkan masyarakat, karena nilai aset tanahnya menjadi semakin mahal.

Namun jika ada kesalahan, maka akan dilakukan revisi tahun berikutnya.

“Kalau ada yang keberatan, silakan mengajukan keringanan. Nanti akan dilakukan verifikasi ke lapangan oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah),” tutur Sukaji.

Sukaji juga menegaskan, Pemkab akan melakukan sosialisasi secara marathon.

Halaman
12
Penulis: David Yohanes
Editor: Ndaru Wijayanto
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved