Breaking News:

Tidak Dapat Pasokan Gula Rafinasi, Sejumlah Industri Mamin di Jatim Tidak Beroperasi

Sejumlah industri makan minum (mamin) di Jawa Timur yang tergolong sebagai industri pengguna tidak mendapatkan pasokan gula rafinasi sebagaimana biasa

surya/Hanif Manshuri
Ilustrasi gula refinasi untuk industri yang diamankan kepolisian di Lamongan. 

Reporter : Sri Handi Lestari | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejumlah industri makan minum (mamin) di Jawa Timur yang tergolong sebagai industri pengguna tidak mendapatkan pasokan gula rafinasi sebagaimana biasanya.

Hal ini karena perubahan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 3 Tahun 2021 yang mempersyaratkan bahwa izin impor hanya diberikan kepada industri gula yang izin usahanya terbit sebelum 25 Mei 2010.

Sementara itu, industri gula dan mamin di Jawa Timur berdiri setelah 2010. Permenperin No 3/2021 berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat mengingat peraturan tersebut mengimplikasikan proteksi pasar pada segelintir pelaku usaha yang mengarah pada kartel distribusi gula rafinasi kepada industri pengguna.

Demikian intisari dari webinar bertajuk “Kebijakan Impor Gula dan Nasib Industri Makanan dan Minuman Jawa Timur” yang diselenggarakan secara virtual oleh Kelompok Kajian Interdependensi dan Penguatan Komunitas Lokal Fakultas Psikologi Universitas Airlangga bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PWNU Jawa Timur di Surabaya, Rabu (7/4/2021).

Baca juga: 11 Jam KPK di Kantor Utama PDAM Gresik, Dirut Risa: Hanya Memeriksa Kontraktor Rekanan dari Dewata

Baca juga: Ika Putri Dari Menyanyi Beralih Kelola Bisnis Mall dan Hotel

Baca juga: Hasil Liga Champions - Mbappe Cetak Brace, PSG Taklukkan Bayern Muenchen

Ketua Kelompok Kajian Interdependensi dan Penguatan Komunitas Lokal Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Cholichul Hadi, mengatakan, perubahan Permenperin No 3/2021 sama sekali tidak mencerminkan esensi utama dari peraturan tersebut tentang jaminan ketersediaan bahan baku industri gula dalam rangka pemenuhan kebutuhan gula nasional.

"Peraturan tersebut justru mematikan industri pengguna karena tidak memperoleh jaminan pasokan gula rafinasi sebagaimana yang terjadi sebelumnya," kata Cholichul Hadi.

Industri mamin di Jawa Timur sudah lama mendapat jaminan pasokan gula rafinasi dari perusahaan industri yang lokasinya berada di Jawa Timur. Terbitnya Permenperin No 3/2021 mengakibatkan perusahaan industri tersebut tidak dapat memasok gula rafinasi karena semua izin usahanya terbit sesudah 25 Mei 2010.

"Sementara itu, jika industri mamin Jawa Timur harus mengupayakan pasokan gula rafinasi dari luar Jawa Timur, biaya operasionalnya akan membengkak, waktu yang dibutuhkan untuk supplynya lebih lama dan tidak kompetitif,” lanjut Cholichul.

Ketua Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi (FLAIPGR), Dwiatmoko Setiono, menambahkan, Permenperin No 3/2021 memaksa industri pengguna gula rafinasi hanya berhubungan dengan segelintir pelaku usaha yang izin usahanya terbit sebelum 25 Mei 2010 dalam hal pasokan gula rafinasi. "Padahal, industri mamin di Jawa Timur selama ini sudah mendapat pasokan gula rafinasi dengan spesifikasi khusus dari perusahaan industri yang izin usahanya terbit sesudah 25 Mei 2010," ungkap Dwiatmoko.

Hal tersebut mengganjal karena pada peraturan sebelumnya tidak ada ketentuan terkait impor gula dan pasokan gula rafinasi berdasarkan izin usaha yang terbit sebelum atau sesudah 25 Mei 2010.

“Permenperin No 3/2021 selayaknya dicabut karena tidak menjamin persaingan usaha yang sehat kepada semua industri, malah menyebabkan kerugian pada industri pengguna karena kesulitan pasokan gula rafinasi dan membengkaknya biaya operasional," lanjut Dwiatmoko kepada TribunJatim.com.

Kerugian ini belum terhitung dengan berhentinya dampak ikutan untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan ketenagakerjaan di tengah pandemi ini.

Dalam webinar tersebut, hadir pula Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo, bersama Ketua Asosiasi Pesantren Entrepreneur Jawa Timur KH Muhammad Zaki, dan pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad.

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved