Berita Batu

Seorang PNS di Kota Batu ini Pensiun Dini Karena Faktor Kesehatan

Beberapa pejabat di Pemerintahan Kota Batu mengajukan pensiun dini atau atas permintaan sendiri (APS).

Penulis: Benni Indo | Editor: Yoni Iskandar
istimewa
Mantan Sekwan DPRD Batu, Balok Yudono Patrikha 

Reporter : Benni Indo | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Beberapa pejabat di Pemerintah Kota Batu mengajukan pensiun dini atau atas permintaan sendiri (APS).

Salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan pensiun dini dan masih aktif bekerja adalah Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Balok Yudono Patrikha.

Balok Yudono Patrikha pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Batu. Polres Batu mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi di Sekwan DPRD Batu saat dipimpin Balok.

Melalui sambungan telefon, Balok mengatakan alasannya mengajukan pensiun dini atau Atas Permintaan Sendiri (APS) adalah faktor kesehatan. Ia mengaku memiliki sakit jantung dan sudah tidak cukup tenaga untuk banyak beraktivitas.

“Aduh, tidak kuat karena saya punya sakit jantung, kapan hari pasang ring. Sudah tidak mampu kalau kerja model begitu. Fisiknya sudah tidak kuat,” katanya, Senin (19/4/2021).

Baca juga: Banyak Pejabat di Pemkot Batu Ajukan Pensiun Dini, Ada Dugaan Kasus Korupsi

Baca juga: Ada Konten Membahayakan, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tegur TikTok

Baca juga: Alasan Persib Bandung Berangkat Hari H di Pertandingan Semifinal Piala Menpora 2021 Lawan PS Sleman

Balok Yudono Patrikha sudah mengajukan pensiun dini dan kini tinggal menunggu surat keputusan pensiun. Ditanya mengenai persoalan hukum yang dialami saat menjabat sebagai Sekwan DPRD Batu, Balok mengatakan kalau publik harus melihat secara proporsional. Termasuk menanggapi komentar Malang Corruption Watch (MCW) yang mempertanyakan sejumlah pejabat pensiun dini padahal diduga kuat memiliki kasus.

“Ya kan harus didetailkan permasalahannya. Masing-masing punya pertimbangan, Pak Himpun juga kesehatan. Darah tingginya tinggi sekali. Tidak bisa dipukul rata, masing-masing punya alasan sendiri,” kata Balok Yudono Patrikha kepada TribunJatim.com..

Balok telah berusia 59 tahun. Ia mengatakan sudah bekerja sebagai PNS lebih dari 20 tahun. Himpun belum bisa ditemui dan dihubungi. Nomor teleponnya tidak aktif saat beberapa kali dihubungi.

Sekadar informasi, Polres Batu tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi di Sekwan DPRD Batu. Dugaan tindak pidana korupsi itu terkait anggaran publikasi di sejumlah media massa.

Wakil Koordinator MCW, Ibnu Syamsu mengatakan, MCW sedang mendalami korupsi politik di Kota Batu. Ia mengatakan, meskipun statusnya telah pensiun sebagai PNS, namun tidak serta merta meniadakan proses hukum yang tengah diusut.

“Kenapa PNS pensiun dini? Ini menjadi tanda tanya,” paparnya.

Dipaparkan Ibnu, Himpun juga ada kaitannya dengan kasus korupsi yang menyeret wali kota lama. Sedangkan Balok, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di Sekwan DPRD Batu.

Bagi Ibnu, sikap dari pejabat untuk pensiun dini adalah hak masing-masing. Akan tetapi pidana tidak mengenal apakah pensiun atau tidak. MCW mendesak penegak hukum tegas memberantas korupsi di Kota Batu.

“Kasus korupsi tidak berlaku surut, misal ketika pensiun, selama dia sebelum mati tetap dituntut. Meskipun pesakitan, tetap dituntut,” jelasnya.

Ibnu mengingatkan, bahwa pejabat menjaga etika dan moral karena mereka digaji dari uang rakyat. Tidak selayaknya pejabat yang berstatus tersangka masih mendapat gaji dari pajak rakyat.

“Secara etik, kalau misalkan dia terbukti bersalah ya tidak pantas. Tapi ini kan masih dalam dugaan, masih praduga. Kalau sekarang masih dapat, ya hak dia tapi kalau sudah ditetapkan, ya selayaknya tidak diterima. Tugas pemerintah pusat untuk memperbaiki regulasi tentang uang pensiunan,” tegasnya kepada TribunJatim.com.
.

Berita tentang Pemkot Batu

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved