Breaking News:

Berita Kota Malang

Tunggakan BPJS Kesehatan di Malang Rp 1 T pada 2020, Sutiaji: Nunggak 3 Bulan, Dibayarkan Pemerintah

Tunggakan BPJS Kesehatan di Kota Malang mencapai Rp 1 Triliun pada tahun 2020, Sutiaji: Nunggak 3 bulan, dibayarkan pemerintah.

Penulis: Rifki Edgar
Editor: Dwi Prastika
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Rapat koordinasi BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kota Malang di Balai Kota Malang, Rabu (21/4/2021). 

Upaya-upaya tersebut yang nantinya harus diiringi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan.

“PR besar kita menyadarkan masyarakat. Bahwa tindakan-tindakan kita harus yang preventif dan promotif jadi yang harus kita kuatkan,” ucapnya.

Baca juga: Jatuh Saat Bersembunyi, Pelaku Curanmor di Malang Tewas, Panik Dikejar dan Dikepung Warga

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka di Malang, SMPN 3 Kota Malang Siapkan Ruang Isolasi Khusus Bagi Siswa

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Malang, Dina Diana Permata mengatakan, pemindahan kepesertaan mandiri melalui PBI ini agar yang menunggak tersebut status kepesertaannya tetap aktif.

Mereka yang menunggak tersebut merupakan peserta mandiri yang sebagian berada di kelas III.

"Ini merupakan salah satu upaya yang kami lakukan. Di antaranya adalah mengalihkan kepesertaannya agar tetap berlanjut dengan dibiayai oleh pemerintah daerah," ucapnya.

Dina menyampaikan, pertemuan ini merupakan forum komunikasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan yang telah rutin dilakukan oleh BPJS kesehatan selama empat kali dalam setahun.

Pertemuan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi secara rutin dengan pemangku kepentingan, yang utamanya terkait pelaksanaan program JKN di lingkungan pemerintah daerah.

Baca juga: Hampers Tas Kue Lebaran SMKN 3 Kota Malang, Dijual Daring di Tengah Pandemi: Sistemnya Pre Order

Baca juga: Pantau Harga dan Stok Sembako Kota Batu Saat Ramadan 2021, Punjul Santoso Gelar Sidak: Semua Stabil

"Ini sangat penting ya. Karena banyak poin yang di situ terdapat beberapa permasalahan yang solusinya membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah melalui forum ini," ujarnya.

"Karena pengarahnya adalah kepala daerah dan ketuanya adalah sekda, jadi biasanya langsung kami sampaikan dengan tujuan agar permasalahan-permasalahan yang membutuhkan solusi maupun intervensi dari pemangku kepentingan, utama pemerintah daerah bisa langsung diberikan" tandasnya.

Berita tentang Kota Malang

Berita tentang Jawa Timur

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved