Breaking News:

Berita Kota Batu

Pemkot Batu Ingatkan Perusahaan Kalau THR Tidak Boleh Dicicil

Pemkot Batu mengimbau agar perusahaan tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya dengan cara dicicil.

SURYA/ERWIN WICAKSONO
Eks buruh Pabrik Rokok Gudang Sorgum meluruk Gedung DPRD Kabupaten Malang pada Rabu (11/11/2020). Belasan perwakilan buruh tersebut hendak mengadu kepada wakil rakyat tentang hak pesangon dan tunjangan hari raya (THR) yang harusnya mereka dapatkan. 

Reporter : Benni Indo | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Pemkot Batu mengimbau agar perusahaan tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya dengan cara dicicil.

Mekanisme pelaksanaan pemberian THR keagamaan bagi pekerja telah diatur dalam SE Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021.

Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ( DPMPTSP-TK ) Kota Batu, Adiek Iman Santoso menjelaskan, perusahaan diimbau melaksanakan SE tersebut dengan tertib. Salah satunya tidak mencicil THR.

Dedek menyampaikan ada tiga poin yang harus dijalankan pemerintah daerah untuk memberi kepastian hukum dan mengantisipasi hambatan pelaksanaan THR 2021. Di antaranya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemberian THR. Berikutnya, pembentukan posko pelaksanaan THR.

“Lalu melaporkan data pelaksanaan THR keagamaan 2021 dan tindak lanjut pemerintah daerah ke Kemenaker,” ujar Dedek, sapaannya, Minggu (18/4/2021).

SE Menaker itu telah diterimanya pada 16 April. Selanjutnya akan disampaikan ke Wali Kota Batu untuk teknis pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Hal itu agar pelaksanaan koordinasi efektif antara pemerintah pusat hingga daerah.

Baca juga: KRI Nanggala 402 Monster Bawah Laut Hilang, Komisi I DPR RI Soroti Usia Kapal Selam: Sudah Tua

Baca juga: Fadel Islami Ogah Bilang Muzdalifah Digoda Frontal Cewek, Takut Disalahin: Dibilang Tebar Pesona

Baca juga: Black Out Diduga Sebab KRI Nanggala 402 Hilang Jatuh ke Palung Dalam 700 Meter, Ada Tumpahan Minyak

Terkait skema pembayaran THR tahun ini, berbeda dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 lalu, pemberian THR bisa dilakukan secara mengangsur karena kondisi perekonomian yang goncang akibat pandemi. Sedangkan di tahun ini pemberian harus dilakukan secara penuh dan tepat waktu.

“Perusahaan di Kota Batu tak boleh mencicil THR tahun 2021. Lantaran pemerintah pusat menilai kondisinya sudah berangsur-angsur membaik. Pembayaran juga harus dilakukan maksimal tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” tutur dia kepada TribunJatim.com.

Ada sanksi bagi yang melakukan pelanggaran pembayaran THR keagamaan. Jika perusahaan terlambat membayar THR, maka perusahaan akan diberikan denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan.

Denda itu akan disalurkan untuk kesejahteraan pekerja. Pengenaan denda tidak menghapus kewajiban pemberi kerja untuk memberikan THR.

"Sanksi administratif akan diberikan kepada perusahaan yang tidak membayar THR. Contohnya seperti, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha,” lanjut Dedek.

Jika perusahaan masih beralasan terdampak Covid-19. Maka perusahaan tersebut harus membuat laporan keuangan perusahaan sebagai bukti. Selain itu, pihaknya juga akan memfasilitasi serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha di Kota Batu untuk melakukan dialog dan mendapatkan solusi terbaik.

THR wajib diberikan perusahaan kepada pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih. THR wajib diberikan setara dengan satu bulan upah. Sedangkan, untuk pekerja yang masa kerjanya masih dibawah 12 bulan. THR yang wajib diberikan besarannya proporsional.

Berita tentang THR

Penulis: Benni Indo
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved