Berita Mojokerto

Wali Kota Ning Ita Pastikan Layanan Publik Mojokerto Tetap Berjalan Saat Lebaran, ASN Wajib ShareLoc

Wali Kota Ning Ita memastikan layanan publik di Mojokerto akan tetap berjalan saat Lebaran 2021, ASN diwajibkan ShareLoc atau berbagi lokasi.

Penulis: Mohammad Romadoni | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/MOHAMMAD ROMADONI
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat berkoordinasi terkait larangan mudik Lebaran 2021 di rumah rakyat, Jalan Hayam Wuruk, Kota Mojokerto, 2021. 

Reporter: Mohammad Romadoni | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menjamin fasilitas pelayanan publik tetap berjalan selama Idul Fitri 2021.

Ini menyusul pemberlakuan larangan mudik Lebaran 2021 dan kebijakan terkait kewajiban aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Mojokerto.

“Layanan publik (selama pemberlakuan larangan mudik Lebaran 2021) tetap jalan dan tidak libur sama sekali,” ungkap Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, Jumat (23/4/2021).

Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, menegaskan bahkan bagi setiap pegawai ASN maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto diwajibkan mengirim share location (berbagi lokasi) melalui handphone untuk mengetahui posisi yang bersangkutan.

“Share location ini wajib untuk memastikan keberadaan ASN yang bersangkutan,” ucap Ning Ita.

Masih kata Ning Ita, Pemerintah Kota Mojokerto terus melakukan sosialisasi secara masif terkait kebijakan larangan mudik lebaran dari pemerintah pusat.

Sedangkan, sesuai jadwal ASN akan melakukan piket di lingkungan masing-masing untuk membantu Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam monitor protokol kesehatan Covid-19 (virus Corona) saat Idul Fitri 1442 H.

Baca juga: Pekerja Honorer Puskesmas Mojokerto Palsukan Surat Rapid Test, Ada yang untuk Seleksi Tim Sepak Bola

Baca juga: Polisi Gandeng Pegiat Medsos di Sidoarjo untuk Sosialisasi Aturan Larangan Mudik Lebaran 2021

Tujuannya untuk menghindari lonjakan kasus Covid-19 akibat mobilitas masyarakat yang terjadi saat mudik.

“Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran tahun ini, tujuannya mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi sebelumnya yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020,” terangnya.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 selama ada libur panjang kasus terkonfirmasi nyaris selalu bertambah signifikan.

Sehingga, pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tidak mudik atau melakukan mobilitas dan aktivitas kegiatan yang berpotensi menaikkan angka kasus penularan Covid-19.

Baca juga: Amankan Larangan Mudik Lebaran 2021, Polres Blitar Kota Dirikan 3 Pos Penyekatan, Ini Lokasinya

Baca juga: Pulang Ngopi di GOR, Pemuda Sidoarjo Disabet Samurai Sekelompok Orang, Sampai Harus Dapat 20 Jahitan

"Kita akan sampaikan terkait lonjakan kasus Covid-19 di berbagai negara akibat mobilitas dan kegiatan masyarakat, juga pelarangan mudik untuk menekan penyebaran virus Corona,” jelasnya.

Ning Ita juga menyampaikan situasi terkini Covid-19 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro yang merupakan kebijakan lanjutan untuk membatasi mobilitas masyarakat saat pandemi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved