Breaking News:

Berita Malang

Reklame di Monumen Pesawat Dibongkar, Ketua DPRD Kota Malang Dorong Eksekutif Lebih Tegas

Kabar dibongkarnya papan reklame di monumen pesawat Jalan Soekarno Hatta Kota Malang mendapatkan apresiasi dari Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Di

surya/Edgar
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana 

Reporter: Rifky Edgar I Editor: Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kabar dibongkarnya papan reklame di monumen pesawat Jalan Soekarno Hatta Kota Malang mendapatkan apresiasi dari Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, Selasa (27/4).

Made mengatakan, hal tersebut memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Malang tegas dalam menegakkan aturan yang ada.

Karena reklame yang sudah terlanjur berdiri tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Kami apresiasi lah Pemerintah Kota Malang dalam hal ini Pak Sekda yang sudah langsung bertindak cepat melakukan pembongkaran. Itu artinya pemerintah tegas disini untuk menegakkan aturan yang ada," ucapnya.

Politis PDIP itu mengatakan, bahwa sebenarnya terkait dengan reklame ini dirinya cukup banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat.

Dari situlah, kemudian dirinya melihat bahwa ada ketidakberesan yang terjadi. Salah satunya terkait dengan belum adanya IMB.

Oleh karena itu, Made tidak ingin hal seperti ini terulang lagi di Kota Malang. Mengingat, kejadian pemasangan reklame yang sama juga pernah terjadi di toko Avia daerah Kayutangan Kota Malang.

"Di Avia itu sampai sekarang masih dipasang itu. Jangan sampailah setelah dipasang baru rame. Kalau bisa diselesaikan dulu pada saat melakukan pengurusan izin. Dan juga dilakukan penyaringan," ucapnya.

Dari permasalahan yang ada di Toko Avia tersebut, Made menilai, bahwa eksekutif dalam hal ini belum cermat melihat situasi dan kondisi di lapangan.

Karena di kawasan Toko Avia tersebut merupakan kawasan cagar budaya yang tidak boleh dipasangi iklan

"Itu kurang cermat aja. Kami melihat karena sudah terlanjur, ya sudah. Tapi nanti kalau sampai memperpanjang, kami nanti pelototin izinnya sampai berapa tahun. Kalau izinnya sudah selesai kita harap izinnya tidak bisa diperpanjang dan dibongkar saja," ucapnya.

Made pun meminta, Pemkot Malang agar lebih tegas terkait dengan izin mendirikan reklame.

Salah satunya ialah dengan menerbitkan aturan mengenai daerah larangan pemasangan reklame, atau daerah zona merah reklame.

"Kami di pemerintah sendiri selaku pelaksana dari pada Perda, perwal. Semua itu tinggal ASN sendiri untuk melaksanakan. Dinas-dinas itu harus tegas. Kalau aturan dibuat untuk dilanggar, terus buat apa kita buat aturan. Jadi lebih baik sudah ikuti saja aturan yang ada. Perdanya seperti apa diikuti. Sebenarnya kan lebih gampang begitu dari pada kita melanggar-langgar kucing-kucingan," tandasnya.

Penulis: Rifki Edgar
Editor: Ndaru Wijayanto
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved