Breaking News:

Berita Kota Malang

Disnaker-PMPTSP Kota Malang Buka Layanan Konsultasi Bagi Perusahaan yang Kesulitan Bayar THR

Disnaker-PMPTSP Kota Malang membuka layanan konsultasi bagi perusahaan yang kesulitan membayar THR kepada karyawan.

TRIBUNJATIM.COM/RIFKI EDGAR
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Kamis (29/4/2021). 

Reporter: Rifki Edgar | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemerintah pusat telah mengimbau kepada seluruh perusahaan agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan saat Lebaran 2021.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker RI No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang pemberian THR kepada karyawan pada tahun 2021.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Erik Setyo Santoso telah membuka posko pengaduan THR yang berada di Kantor Disnaker-PMPTSP di Block Office.

Di sana perusahaan bisa melakukan konsultasi lanjutan apabila kesulitan dalam mengurus pembayaran THR

Disnaker-PMPTSP yang nantinya akan mengarahkan dan memberikan solusi terkait pembayaran THR kepada karyawan tersebut.

"Melalui SE tersebut kami imbau dan kita teruskan kepada dunia ketenagakerjaan. Di sini sifatnya bukan meniadakan. Tapi masih ada kesempatan untuk mencicilnya dan lain sebagainya," ucapnya, Kamis (29/4/2021).

Dari situ, diharapkan perusahaan yang mengalami kesulitan membayar THR karyawan bisa segera berkomunikasi dengan pihak Disnaker-PMPTSP guna mendapatkan penyelesaian dari permasalahan tersebut.

Hingga saat ini total telah ada 977 perusahaan Kota Malang yang terdaftar dalam Layanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP).

Baca juga: Ada Kewajiban Bayar THR 2021, Kadin dan Apindo Kota Batu: Lihat Dulu Kondisi Perusahaan

Dari jumlah tersebut, apabila ada perusahaan yang tidak membayar THR akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sanksinya nanti itu ya mengikuti peraturan tentang ketenagakerjaan ya," ucapnya.

Selain itu, Disnaker-PMPTSP juga telah melakukan sejumlah upaya, salah satunya dengan memberikan sosialisasi lewat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.

"Sosialisasikan lewat LKS Tripartit nanti segera kita sosialisasikan, kemudian kita bentuk tim monitoring untuk keliling, sekaligus kita buka use case pengaduan atau case konsultasi tersebut," tandasnya.

Berita tentang Kota Malang

Berita tentang Jawa Timur

Penulis: Rifki Edgar
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved