Breaking News:

Ramadan 2021

Tak Dapat THR, Dinas Ketenagakerjaan Tuban Buka Posko Pengaduan

Perusahaan wajib memberikan THR bagi pekerja, sesuai surat edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan 2021

SURYA/ERWIN WICAKSONO
Eks buruh Pabrik Rokok Gudang Sorgum meluruk Gedung DPRD Kabupaten Malang pada Rabu (11/11/2020). Belasan perwakilan buruh tersebut hendak mengadu kepada wakil rakyat tentang hak pesangon dan tunjangan hari raya (THR) yang harusnya mereka dapatkan. 

Penulis : Mochamad Sudarsono | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Tunjangan hari raya (THR) keagamaan menjadi hak bagi buruh atau pekerja.

Perusahaan wajib memberikan THR bagi pekerja, sesuai surat edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan 2021.

Bagi pekerja atau buruh perusahaan paling lambat diberikan H-7 sebelum lebaran.

Lantas bagaimana jika buruh tidak mendapatkan haknya?

Kabid Hubungan Industrial Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, Wadiono mengatakan, pihaknya membuka posko pengaduan bagi pekerja yang tidak mendapat THR.

Posko pengaduan dimulai sejak 19 April kemarin dan sampai saat ini masih berlangsung.

"Sudah dibuka untuk posko pengaduan THR, tempatnya di Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Jalan Dr Wahidin," ujarnya dikonfirmasi, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Ada Kewajiban Bayar THR 2021, Kadin dan Apindo Kota Batu: Lihat Dulu Kondisi Perusahaan

Dia menjelaskan, meski posko telah dibuka, namun hingga kini belum ada laporan pengaduan dari pekerja yang belum mendapatkan THR.

Sebab, sesuai aturan menteri THR paling lambat diberikan H-7 sebelum Lebaran Idul Fitri.

"Belum ada pengaduan dari pekerja, mungkin menunggu batas paling lambat," terangnya.

Baca juga: Cara Melapor ke Posko Pengaduan THR, Bisa ke Kantor LBH Surabaya hingga Lewat Nomor WhatsApp Ini

Ia menambahkan, berdasarkan peraturan pemerintah no 36 tahun 2021 tentang pengupahan, mengatur tunjangan dan sanksi.

Pasal 79 terkait sanksi meliputi, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

"Berkaitan sanksi mulai administratif hingga pembekuan usaha ada tahapan-tahapannya," pungkasnya kepada TribunJatim.com.

Berita tentang THR

Penulis: M Sudarsono
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved