Breaking News:

Berita Kota Batu

Akan Gelar Balap Liar, Ratusan Pemuda Di Bawah Umur Diamankan Polres Ponorogo

Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tengah menyiapkan 184 aset untuk disertifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu.

Polres Ponorogo
Polres Ponorogo Amankan Ratusan Pemuda Yang Diduga Akan Melakukan Balap Liar. 

Reporter : Benni Indo | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, BATU – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tengah menyiapkan 184 aset untuk disertifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu.

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso menjelaskan, ada 647 aset yang dicatat oleh Pemkot Batu, namun yang siap disertifikasi ada 184.

“Sisanya itu adalah tanah di bawah jalan. Jadi untuk sementara belum bisa dinilai. Perlu ada kajian dari Dinas PUPR mengenai peta jalannya,” kata Punjul, Minggu (2/5/2021).

Punjul telah bertemu dengan pihak BPN Kota Batu pada pertengah pekan ini. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Ketua DPRD Batu, Asmadi. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerjanya tersebut, Punjul menyampaikan perlunya sertifikasi ratusan aset milik Pemkot Batu.

“Jadi tidak harus menunggu semuanya terkumpul, lalu disertifikasi. Misal ada delapan dulu, ya diurus. Ada sepuluh, ya diurus. Jadi dilakukan secara bertahap. Kalau menunggu terkumpul semuanya, ya lama,” kata Punjul.

Baca juga: Patroli Antisipasi Balap Liar, Satlantas Polres Ponorogo Amankan 26 Unit Motor di Jalan Suromenggolo

Dikatakan Punjul, BPN telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaksanakan program sertifikasi ini. Program sertifikasi ini juga bagian dari prioritas program yang digulirkan Presiden RI, Joko Widodo.

“Jadi ini juga upaya untuk mendapatkan penghasilan asli daerah (PAD), di samping juga memperjelas pembiayaan pajaknya. Contoh beberapa aset yang belum tersertifikasi itu ada pada sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Batu,” paparnya kepada TribunJatim.com.

Punjul juga mendorong para camat untuk membantu lurah atau kepala desa menginventarisir aset lalu melaporkan ke Pemkot Batu. Sejauh ini, sudah ada 110 bidang yang sudah dipatok, 20 bidang lainnya sedang diurus administrasinya.

Banyaknya lahan yang dimiliki oleh warga luar kota membuat proses sertifikasi ini terkendala. Pasalnya, untuk mendapatkan persetujuan sertifikasi, perlu ada tandatangan dari warga pemilik lahan sekitar.

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved