Breaking News:

Berita Kabupaten Malang

Bisnis Transportasi Terdampak Larangan Mudik, Wakil Bupati Malang: Negara Harus Hadir di Sini

Bisnis transportasi terdampak larangan mudik, Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto: Makan apa mereka, negara harus hadir di sini.

TRIBUNJATIM.COM/DAVID YOHANES
Ilustrasi bus - Bisnis Transportasi Terdampak Larangan Mudik, Wakil Bupati Malang: Negara Harus Hadir di Sini. 

Reporter: Erwin Wicaksono | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Ritme bisnis perusahaan transportasi diyakini akan terdampak imbas larangan mudik Lebaran 2021 oleh pemerintah.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Malang menyadari perlunya mengeluarkan kebijakan untuk memberikan bantuan bagi karyawan perusahaan transportasi.

"Larangan mudik Lebaran paling berdampak di antaranya pekerja angkutan umum seperti bus. Karenanya Bu Gubernur mungkin melalui kadishubnya bisa melakukan pendataan jumlah armada dan pekerjanya, antara lain sopir, kondektur untuk bisa diberikan perhatian semacam Tunjangan Hari Raya (THR)," kata Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto ketika dikonfirmasi, Minggu (2/5/2021).

Jika Covid-19 (virus Corona) tidak ada, Didik membayangkan momentum mudik Lebaran merupakan waktu yang ditunggu-ditunggu perusahaan transportasi.

Pasalnya perputaran ekonomi di bisnis tersebut begitu masif.

"Momen mudik ini sangat menjanjikan bagi mereka, tetapi mereka tidak bisa bekerja, lantas makan apa mereka dan keluarganya, sehingga negara harus hadir di sini," ujar mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang itu.

Menurut Didik, skema pendataan pemberian bantuan harus melalui komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pengusaha jasa transportasi angkutan umum.

Baca juga: ASN Batu Dilarang Mudik dan Pakai Kendaraan Dinas Selama Lebaran, Wajib Absen Berbagi Lokasi Terkini

Komponen penerima bantuan meliputi sopir, kondektur bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

"Jika nanti ada keputusan subsidi silang, kami siap, asal pekerja transportasi umum itu tidak kecewa. Ini penting menyangkut urusan perut mereka dan keluarganya," tandas Didik.

Kendati Pemkab Malang belum mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan perusahaan transportasi, Didik meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Malang melakukan pendataan pekerja angkutan umum AKDP.

"Karena nasib mereka harus kita pikirkan," tutup Didik.

Berita tentang Kabupaten Malang

Berita tentang Jawa Timur

Penulis: Erwin Wicaksono
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved