Breaking News:

Berita Malang

Buruh di Malang yang Kena PHK Tetap Dapat Hak Jaminan Kesehatan, Begini Penjelasannya!

Buruh di Malang yang kena PHK tetap mendapatkan hak jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan, begini penjelasan lengkapnya!

ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Koordinasi antara BPJS Kesehatan Cabang Malang bersama BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dan perwakilan serikat buruh, Kamis (6/5/2021). 

Reporter: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Malang menyelenggarakan koordinasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, dan sejumlah organisasi serikat buruh di Kafe Nendes Kombet, Karangploso, Kabupaten Malang, Kamis (6/5/2021).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Dina Diana Permata menjelaskan, koordinasi itu sekaligus sosialisasi peraturan BPJS kepada masyarakat, terutama perwakilan buruh atau pekerja.

“Kegiatan ini mensosialisasikan peraturan BPJS nomor 5 tahun 2020. Di dalamnya berisi peraturan syarat dan tata cara pelaporan keanggotan yang mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja),” ujar Dina, Kamis (6/5/2021).

Dijelaskan Dina, peserta pekerja penerima upah (PPU) yang mengalami PHK tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama enam bulan sejak di-PHK, tanpa membayar iuran dengan memenuhi kriteria.

Sejumlah kriterianya adalah PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan atau akta pengadilan hubungan industrial.

Lalu PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris. PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan. 

“Lalu ada PHK karena pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan dengan surat dokter,” terangnya.

Di sisi lain, ada juga pemberhentian kepesertaan peserta PPU yang mengalami PHK tanpa memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama enam bulan. Mereka adalah pekerja yang meninggal dunia, pekerja telah berakhir masa kerja berdasarkan perjanjian kerja, pekerja yang mengundurkan diri dan penyebab PHK selain pada kasus meninggal dunia.

“Ada format yang harus dipenuhi. Selama ini belum ada, banyak keluhan yang masuk dari serikat pekerja, bahwa mereka diberhentikan tanpa kejelasan,” terang Dina.

Halaman
123
Penulis: Benni Indo
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved