Breaking News:

KPK OTT Bupati Nganjuk

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro : Hormati Proses Hukum di KPK terkait OTT Bupati Nganjuk

Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono,SH, meminta masyarakat Nganjuk untuk tetap mengedepankan Azas praduga tak bersalah dan menghormati proses

Penulis: Yoni Iskandar | Editor: Yoni Iskandar
istimewa
Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono,SH 

Penulis : Yoni Iskandar | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono,SH, meminta masyarakat Nganjuk untuk tetap mengedepankan Azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan jual beli jabatan yang dilakukan Novi Rahman Hidayat Bupati Nganjuk.

Politisi asli Nganjuk Jawa Timur ini menjelaskan, jika memang terbukti benar ada proses jual beli jabatan dalam pemilihan perangkat desa bahkan Staff di kantor bupati dengan nominal 50 juta sampai 100 juta ini.

"Sungguh perbuatan amoral yang sangat memalukan dan memprihatinkan berarti pemimpin Nganjuk tidak pernah belajar dari kesalahan yang pernah terjadi." ujar Bimantoro.

Padahal lanjut Bimantoro, bupati nganjuk terdahulu Taufiqurrahman juga terkena OTT KPK di kasus jual beli jabatan.

Baca juga: Update OTT Bupati Nganjuk, 10 Orang Diamankan, Jubir KPK: Hasil Sinergi KPK dengan Bareskrim Polri

"Kasus jual beli jabatan di zaman bupati Pak Taufiqurrahman saja berimbas pada 1.178 tenaga Honorer K1 kabupaten Nganjuk yang tidak jelas nasibnya sampai kini," ujar Putra Alm Sareh Wiyono.

Bima biasa  akrab disapa, berharap semua perangkat desa yang sudah terpilih melalui seleksi hasil jual beli jabatan ini dihentikan prosesnya dan jangan dilantik, karena nanti pasti berimbas pada pelayanan publik yang diberikan ke masyarakat.

Berita tentang  Bupati Nganjuk

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved