Breaking News:

Pengamat Hukum Angkat Bicara Terkait Putusan Pengangkatan Kembali Mantan Sekda Gresik

Pakar hukum di Kabupaten Gresik angkat bicara terkait polemik di dunia hukum di Gresik akhir-akhir ini ramai memperbincangkan putusan Mahkamah Agung

Penulis: Willy Abraham
Editor: Yoni Iskandar
sugiyono/surya
SEKDA - Tersangka Sekda Gresik Andhy Hendro Wijaya masuk ke Kantor Kejari Gresik, untuk menjalani pemeriksaan, Selasa (26/11/2019). 

Reporter : Willy abraham | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Pakar hukum di Kabupaten Gresik angkat bicara terkait polemik di dunia hukum di Gresik akhir-akhir ini ramai memperbincangkan putusan Mahkamah Agung (MA), soal ditolaknya kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas putusan bebas mantan Sekda Gresik, Andhy Hendro Wijaya atau AHW.

Atas dasar itu, ada yang berpendapat bebasnya putusan tersebut. Maka Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani wajib mengembalikan posisinya sebagai sekda. Ada yang pula yang menyebut tidak ada kewajiban Bupati Gresik mengangkat AHW kembali menjadi sekda.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik (FH Unigres) Suyanto angkat bicara menurut ketentuan hukum yang ada. Sebelum putusan bebas, AHW didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan Pasal 12 huruf (e) dan Pasal 12 huruf (f) UU Tipikor oleh JPU. Dia menyebut, meski perkaranya diputus bebas (vrijspraak) oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Amar putusan tersebut adalah menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pemotongan jasa insentif di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik. Saat itu, AHW menjabat sebagai kepala BPPKAD tahun 2018.

Pihaknya menambahkan dengan bebasnya terdakwa maka segala dakwaan JPU memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya mencabut terdakwa dari tahanan kota. Hal ini sesuai hukum acara pidana pasal 97 ayat (1) dan (2) menegaskan, apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi sekaligus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Disinggung mengenai putusan bebas dan pemberian rehabilitasi apakah Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani kembali mengangkatnya menjadi sekda. Dijelaskan Suyanto, tidak seperti itu menurut hukum.

Baca juga: Jaksa Tuntut Pidana 7 Tahun Bui Kasus Dana Insentif, Eks Sekkab Gresik Tebar Senyum Seusai Sidang

“Putusan pidana AHW tidak serta merta mengikat pada Bupati Gresik. Terhadap putusan ini tidak harus mengembalikan menjadi sekda. Pasalnya, pemberhentian AHW sebagai sekda dan pegawai negeri sipil adalah domain hukum adminitrasi negara. Sedangkan putusan bebas tersebut merupakan domain hukum pidana. Sepanjang belum ada putusan pengadilan yang mewajibkan bupati. Maka bupati tidak wajib mengangkatnya sebagai sekda. Namun, yang bersangkutan harus melakukan upaya hukum lain dengan cara melakukan gugatan ke PTUN. Hal ini karena putusan PTUN tersebutlah yang dapat memerintahkan Bupati Gresik, mengangkat kembali atau tidak sebagai Sekda Gresik," paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik, Nadlif menerangkan terkait status Sekretaris Daerah (Sekda) itu semua tergantung bupati. Sebab, sepenuhnya keputusan ditangan Bupati Gresik.

"Kalau salinan belum menerima, kami masih menunggu keputusan pak bupati semua tergantung pak bupati," pungkasnya kepada TribunJatim.com.

Berita tentang Mahakamah Agung

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved