Berita Sidoarjo

Delapan Kali Berturut-turut Kabupaten Sidoarjo Terima WTP, Ada Catatan Tentang Aset Daerah

Pemkab Sidoarjo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Tahun Anggaran (TA) 2020 dengan predikat Wajar Tanpa

Penulis: M Sudarsono | Editor: Ndaru Wijayanto
surya/mtaufik
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat menerima laporan hasil pemeriksaan LKPD TA 2020 dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono 

Delapan Sidoarjo Kali Teritama WTP, Ada Catatan Tentang Aset Daerah

Reporter: M Taufik I Editor: Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJOPemkab Sidoarjo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Tahun Anggaran (TA) 2020 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ini merupakan opini WTP ke-8 yang diterima secara berturut-turut oleh Kabupetan Sidoarjo.

Laporan hasil pemeriksaan LKPD TA 2020 itu diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di kantor perwakilan BPK Jawa Timur yang berada di Jalan Juanda Sidoarjo, Selasa (18/5/2021).

Dalam kesempatan itu, Joko menyampaikan, meskipun pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkap kecurangan namun jika ditemukan penyimpangan maka akan dilaporkan pada hasil pemeriksaan.

Opini yang diberikan oleh BPK dalam LHP benar-benar memberikan opini yang meyakinkan terhadap kinerja laporan keuangan pemerintah daerah.

"BPK mengapresiasi atas capaian pemkab Sidoarjo yang telah berhasil mempertahankan opini WTP delapan kali berturut-turut. Dan berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel," kata Joko.

Usai menerima itu, Bupati Ahmad Muhdlor juga mengapresiasi kerja keras jajarannya yang berhasil menyuguhkan laporan keuangan dengan baik dan mampu mempertahankan predikat WTP delapan kali berturut-turut.

"Alhamdulillah hari ini dapat kabar menggembirakan karena LHP LKPD TA 2020 pemkab Sidoarjo mendapat opini WTP. Dan menjadi tugas kami kedepan untuk mempertahankan WTP yang sudah diraih delapan kali berturut-turut," ujar Gus Muhdlor.

Memang ada beberapa rekomendasi perbaikan dari BPK kepada pemkab Sidoarjo untuk menyempurnakan LHP LKPD 2020. Tapi rekomendasi perbaikan dari BPK tersebut tidak sampai mempengaruhi hasil audit opini WTP.

Meski begitu, Gus Muhdlor mengaku akan segera menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan terhadap beberapa kekurangan yang disampaikan melalui catat itu.

“Perbaikan penting untuk terus dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Antara lain dalam pencatatan aset milik Pemkab, seperti fasum yang perlu dilengkapi dokumen administrasinya, dalam waktu dekat akan kita sempurnakan," janjinya.(ufi)

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved