Berita Surabaya

Permudah Pengurusan Adminduk, PN Surabaya Mulai Sidang di Kecamatan

Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya mulai menyidangkan sejumlah perkara administrasi kependudukan (Adminduk) di kecamatan, Rabu (19/5/2021)

bobby Koloway/surya
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat berdialog dengan warga yang baru menyelesaikan sidang di Kecamatan Tambaksari oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (19/5/2021). 

Penulis : Bobby Koloway | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya mulai menyidangkan sejumlah perkara administrasi kependudukan (Adminduk) di kecamatan, Rabu (19/5/2021). Ini merupakan program kerjasama buah terobosan dari Pemerintah Kota Surabaya bersama PN Surabaya.

Untuk kali pertama, PN menggelar sidang di Kecamatan Tambaksari. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun meninjau langsung jalannya sidang yang berlangsung pagi hari ini. Sejumlah Anggota DPRD Surabaya pun hadir dalam kesempatan ini.

Sebuah meja hijau disiapkan di Kantor Kecamatan. Hakim hingga sejumlah petugas persidangan juga dihadirkan.

Di persidangan tersebut, ada 19 perkara yang dijadwalkan. Beberapa perkara di antaranya, terkait perkara perubahan nama, akta kematian, hingga adminstrasi kependudukan lainnya.

Hadirnya persidangan di tingkat kecamatan akan semakin mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya, di bidang administrasi kependudukan.

Selain lebih dekat, waktu yang dibutuhkan juga lebih cepat. Misalnya, untuk mengurus akta kematian sebagai syarat pengurusan hak waris oleh ahli waris.

Baca juga: Gugatan Rhoma Irama Ditolak PN Surabaya, Pakar Hukum dan Hak Cipta: Pelajaran Buat Penggiat Musik

Cak Eri menjelaskan, sebelum adanya terobosan tersebut pengurusan membutuhkan waktu lama. "Kalau dulu masyarakat yang mengurus akte kematian, khususnya kematian yang sudah lama, misalnya tahun 1965, butuh waktu lama," kata Cak Eri usai kunjungan tersebut.

"Secara otomatis, beliau (ahil warisnya) harus ke pengadilan untuk sidang. Biasanya, sidang nggak bisa sekali, bahkan bisa sampai lima kali," kata Cak Eri.

Selesai sidang, pemohon dengan membawa hasil keputusan masih harus ke Dispendukcapil. "Selesai sidang, ngurus ke Dispendukcapil untuk mengurus akta kematian," katanya.

"Begitu halnya kalau ganti nama, ngurus lagi KK, sama KTP. (Total waktu) bisa jadi memakan waktu 2 tahun belum selesai. Saya dengar, sampai ada yang menangis," katanya kepada TribunJatim.com.

Melalui kerjasama Pemkot dengan PN, waktu bisa dipangkas. Warga pemohon perkara cukup datang ke kantor ke kelurahan dengan membawa berkas yang dibutuhkan untuk persidangan.

Selanjutnya, petugas di kelurahan akan mengunggah masing-masing berkas ke aplikasi E-Capil. Melalui aplikasi ini, pihak PN akan meneliti berkas yang dimohonkan. Apabila sudah lengkap, akan disidangkan.

Karena berkas telah lengkap, sidang pun tak membutuhkan waktu lama. Selesai putusan, bisa mengurus administrasi di tempat yang sama.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved