Breaking News:

Berita Nganjuk

Rawan Hilang, Sekitar 2000 Bidang Tanah Aset Pemkab Nganjuk hingga Kini Belum Dilegalkan

Sekitar 2000 bidang tanah aset milik Pemkab Nganjuk hingga kini belum tersertifikasi. Baik itu aset tanah maupun aset fasilitas umum termasuk aset jal

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Ndaru Wijayanto
surya/Achmad Amru
Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi menerima sertifikat tanah aset Pemkab Nganjuk 

Reporter: Achmad Amru I Editor: Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Sekitar 2000 bidang tanah aset milik Pemkab Nganjuk hingga kini belum tersertifikasi. Baik itu aset tanah maupun aset fasilitas umum termasuk aset jalan raya milik Pemkab Nganjuk.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nganjuk, Masduki mengatakan, sertifikat lahan milik Pemerintah Daerah tersebut sangat penting, khususnya sebagai antisipasi hilangnya aset daerah.

Ini dikarenakan jika aset Pemda tersebut tidak memiliki surat kelengkapan hukum yang jelas, maka bisa saja sewaktu-waktu aset daerah tersebut diakui sebagai milik pribadi oleh pihak manapun.

"Untuk itu, kami berharap Pemkab Nganjuk segera mengajukan permohonan guna dilakukan legalitas aset terhadap tanah maupun lahan kepada BPN," kata Masduki usai menyerahkan sertifikat hak pakai aset dan surat tanda bukti legalitas aset milik negara di Kabupaten Nganjuk, Kamis (20/5/2021).

Dikatakan Masduki, BPN Kabupaten Nganjuk akan secepatnya memproses aset bidang tanah tersebut sesuai dengan permohonan dari Pemkab Nganjuk.

Apalagi mengingat masih ada ribuan bidang tanah aset Pemkab Nganjuk yang belum tersertifikat hingga sekarang ini berdasar identifitkasn dan koordinasi.

"Kami berharap maksimal pada tahun 2025 mendatang seluruh bidang tanah aset pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Nganjuk sudah tersertifikat semua. Karena program pemerintah pusat bahwa pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia sudah harus terdaftar," tandas Masduki.

Sementara Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, keberadaan legalitas aset daerah berupa sertifikat yang dikeluarkan BPN adalah hal penting.

Dengan penyerahan sertifikat dari BPN tersebut menjadi upaya antisipasi jika ada penggelapan lahan milik negara, terutama yang dilakukan oleh oknum. Baik oknum masyarakat, maupun oknum pegawai termasuk oknum pejabat.

"Dan kami bersykur hari ini bisa menerima penyerahan sertifikat lahan milik daerah dari BPN. Ini penting, karena termasuk upaya penyelamatan barang atau aset milik negara dengan bukti legalitas. Ke depannya, pendataan detail aset daerah yang belum disertifikatkan menjadi fokus pemerintah daerah," tutur Marhaen Djumadi.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved