Breaking News:

Berita Banyuwangi

Bupati Banyuwangi Kembali Keliling Perkebunan, Hadirkan Layanan Kependudukan

Pemkab Banyuwangi kembali menghadirkan program “Camping Embun” (Camping Pelayanan Masyarakat Kebun) untuk masyarakat kawasan perkebunan.

Penulis: Haorrahman
Editor: Yoni Iskandar
Surya/Haorrahman
Program ”Camping Embun” terbaru hadir di Perkebunan Kapuk kawasan Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, di ujung utara dan barat Banyuwangi, Jumat-Sabtu (21-22 Mei 2021). 

Reporter : Haorrahman | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI - Pemkab Banyuwangi kembali menghadirkan program “Camping Embun” (Camping Pelayanan Masyarakat Kebun) untuk masyarakat kawasan perkebunan.

Tidak hanya melayani dokumen kependudukan, berbagai layanan lain dihadirkan untuk masyarakat perkebunan yang secara geografis cukup jauh dari pusat desa dan kecamatan.

Program ”Camping Embun” terbaru hadir di Perkebunan Kapuk kawasan Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, di ujung utara dan barat Banyuwangi. Selama Jumat-Sabtu (21-22 Mei 2021), tim pemerintah daerah melayani warga perkebunan, tepatnya di areal SDN 6 Alasbuluh, hingga larut malam.

"Kita sebut camping karena selama dua hari petugas menghabiskan kerjanya di tengah warga perkebunan. Kerja sampai dini hari, dan berlanjut esok harinya," ujar Bupati Ipuk, Sabtu (22/5/2021).

”Hadir di Perkebunan Kapuk Wongsorejo ini merupakan yang kedua. Sebelumnya di Perkebunan Kopi Malangsari. Setelah ini keliling lagi ke perkebunan lainnya,” imbuhnya.

Program “Camping Embun” merupakan program jemput bola berbagai jenis pelayanan untuk masyarakat di kawasan perkebunan.

Baca juga: Petani di Banyuwangi Ikut Rasakan Manfaat Alsintan Pemberian Kementan

”Kami hadirkan layanan ini karena akses dari perkebunan ke kantor desa jauh, bisa satu jam. Sedangkan untuk mengakses layanan online, tidak semua warga punya smartphone. Makanya kami jemput bola, bahkan sampai camping,” ujar Ipuk.

Secara jumlah, papar Ipuk, warga yang tinggal di kawasan perkebunan tidak sebanyak warga di pusat desa atau pusat kecamatan. Meski demikian, semua hak kependudukan warga harus dipenuhi.

"Kalau bicara statistik, tentu jumlah penduduk kawasan perkebunan lebih sedikit. Namun, hak dokumen kependudukan harus dipenuhi. Dengan dokumen yang baik, warga bisa mengakses program pemerintah, soal pendidikan, kesehatan, bahkan urusan lain seperti waris,” ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved