Cak Eri Cahyadi Ingin Pelayanan Warga Surabaya Berhenti di Kelurahan dan Kecamatan

Reporter: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menargetkan semua pelayanan publik bisa berhenti di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Hal ini ia sampaikan saat kembali berkantor di kelurahan pada Jumat (21/5/2021).

Di hari kedua ngantor di kelurahan, Cak Eri berkantor di dua kelurahan sekaligus. Pagi hari berkantor di Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, dan siang harinya ngantor di Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng.

Pagi hari ketika tiba di Kantor Kelurahan Ngagelrejo, ia langsung menyapa warga sambil menanyakan keperluannya berkunjung ke kelurahan itu.

Ibu-ibu yang membawa anaknya itu menjelaskan bahwa ada kendala di akta kelahiran yang tak kunjung selesai.

Mendengar keluhan tersebut, Wali Kota Eri langsung turun tangan. Ia meminta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji mendampinginya.

Termasuk, dalam penggunaan aplikasi Klampid. Dengan menggunakan aplikasi ini, seharusnya urusan administrasi bisa selesai dengan cepat.

Di tempat yang sama, Cak Eri juga mendengar keluhan tentang pengurusan waris. Juga, penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 hingga pelayanan administrasi yang belum sepenuhnya menggunakan online atau aplikasi.

"Ternyata, pelayanan administrasi belum semuanya lewat aplikasi. Cuma administrasi yang surat menyurat," kata Cak Eri.

Baca juga: Gempa di Blitar, Sejumlah Wilayah Jatim Terdampak, Warga Surabaya Turut Merasakan Getaran

Sejumlah dokumen ternyata masih bersifat manual. Misalnya, surat keterangan domisili, surat keterangan waris dan beberapa administrasi lainnya.

"Sehingga, ke depan saya minta semua pelayanan administrasi harus melalui aplikasi atau online," kata Eri di Kelurahan Ngagelrejo.

Ia pun memastikan akan mengubah semua sistem. Harapannya, ke depan tidak ada lagi orang datang ke kantor pemerintahan dengan menunjukkan surat-surat manual.

Sehingga, izin yang keluar harus dengan tanpa bertemu. Hal ini menjadi tolok ukur keberhasilan bagi kelurahan.