Breaking News:

Berita Hukum

Kuasa Hukum Bupati Nganjuk Beberkan Kondisi Terkini Kliennya Pasca OTT KPK

Kuasa hukum Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Ari Hans Simaela membeberkan kondisi terkini dari Novi pasca OTT yang dilakukan KPK dan Dittipikor Bar

Penulis: Samsul Arifin | Editor: Ndaru Wijayanto
TRIBUNJATIM.COM/ACHMAD AMRU MUIZ
Tiga ruang admin mutasi Kantor BKD Kabupaten Nganjuk disegel pasca OTT KPK Bupati Nganjuk, Senin (10/5/2021). 

Reporter: Syamsul Arifin I Editor: Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kuasa hukum Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Ari Hans Simaela membeberkan kondisi terkini dari Novi pasca OTT yang dilakukan KPK dan Dittipikor Bareskrim Polri pada Minggu (9/5/2021). 

Kini, Bupati Novi sedang menjalani isolasi mandiri sebagaimana tahanan dalam kasus korupsi di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. 

Beberapa waktu lalu sebelum Hari Raya Idul Fitri 1442 lalu, pihaknya juga sudah bertemu dengan Novi guna melakukan tanda tangan surat kuasa.

Dalam kasus ini, Ari meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Proses hukum baru tahap awal di KPK dan Dit Tipikor Bareskrim Mabes Polri. Apa yang sebenarnya terjadi masih bersifat dugaan. Terkait tudingan bahwa Klien kami melakukan praktik jual beli jabatan, menurut kami biar dibuktikan dalam proses selanjutnya," jelas Ari Hans, Kamis (27/5/2021).

"Kami masih menunggu masa isolasi selesai sehingga dapat secepatnya bertemu dengan klien dan menyusun langkah-langkah pembelaan terhadap perkara yang disangkakan kepadanya," sambung Ari Hans menjelaskan.

Ari berharap semua pihak agar tidak berkomentar negatif. Sebab, ia percaya KPK dan Kepolisian akan bekerja secara profesional dan transparan dalam kasus ini. 

"Apa yang sebenarnya terjadi di waktu penangkapan terhadap Bupati Nganjuk silahkan disampaikan faktanya. Demikian halnya, kami juga berharap agar publik tidak langsung menghakimi seseorang sebelum ada putusan hukum di pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap,” imbuhnya. 

Dalam kasus yang menimpa Bupati Nganjuk ini, lanjut Ari, sejatinya sudah diatur oleh undang-undang, hak-hak dari orang yang diperiksa sebagai tersangka. 

Ada juga asas hukum yang  berisi larangan untuk tidak menghakimi seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagai orang yang bersalah sebelum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. 

Setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa orang yang disangka dan kemudian didakwa di depan pengadilan yang terbuka dan adil telah diputus bersalah.

“Artinya masih dijamin hak asasi beliau (Novi-red), sebagai warga negara yang wajib dijamin dan dilindungi UU, ” sambungnya. 

Selain itu, Ari juga mengimbau agar semua pihak menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertindak memprovokasi situasi politik menjadi lebih panas.

“Sebagai tim kuasa hukum Tersangka, tidak ingin memberikan asumsi apapun terkait kasus yang sedang diusut oleh KPK. Saya yakin KPK dan kepolisian akan bekerja secara professional,” pungkasnya. 

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved