Breaking News:

Berita Nganjuk

Pemkab Nganjuk Kembali Raih Opini WTP Keempat Kali Berturu-turut Dari BPK Atas LKPD

Pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Yoni Iskandar
istimewa
Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi menerima laporan hasil pemeriksa keuangan dari Kepala Perwakilan BPK RI di Jawa Timur, Joko Agus Setyono. Pemkab Nganjuk kembali mendapatkan opini WTP keempat kali berturut-turut dalam LKPD tahun 2020 

Reporter Achmad Amru Muiz | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020.

Keberhasilan mendapatkan predikat WTP tersebut merupakan yang keempat kalinya secara berturut-turut yang diperoleh Pemkab Nganjuk.

Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, keberhasilan mendapatkan predikat WTP atas LKPD ke empat kalinya berturut-turut merupakan prestasi bagi Pemkab Nganjuk dan DPRD Kabupaten Nganjuk.

Karena atas kerjasama yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan telah mendapat penilaian opini WTP tersebut.

"Kami ucapkan syukur Alhamdulillah kami kembali mendapat opini WTP dari BPK RI dalam pengelolaan keuangan untuk tahun 2020, dan prestasi LKPD dengan opini WTP tersebut harus bisa dipertahankan," kata Marhaen Djumadi, Jumat (28/5/2021).

Diharapkan, ungkap Marhaen Djumadi, opini WTP dari BKP RI untuk LKPD Kabupaten Nganjuk tersebut menjadi motivaSi tersendiri bagi Pemda Nganjuk untuk meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai aturan yang ada.

Baca juga: Beri Kemudahan dan Efisien Waktu Pengurusan, Pemkab Nganjuk Resmikan Layanan Adminduk Secara Online

"Dan kami akan berupaya menjadi lebih baik lagi dalam hal pengelolaan keuangan ini, serta semuanya harus tetap semangan dalam membangun Nganjuk menjadi lebih berkembang dan maju," tandas Marhaen Djumadi.

Sementara Wakil DPRD Kabupaten Nganjuk, Ulum Basthomi mengatakan, pihaknya menyampaikan selamat atas diraihnya opini WTP atas LKPD Nganjuk untuk tahun 2020 dari BPK RI. Diraihnya Opini WTP yang keempat kalinya secara berturut-turut tersebut patut dipertahankan dan ditingkatkan kembali. Dimana pandangan BPK RI dalam menilai LKPD sehingga mendapatkan predikat WTP tersebut menunjukkan dalam pengelolaan keuangan oleh Pemda Nganjuk telah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Bagi kami ini prestasi baik dalam LKPD Kabupaten Nganjuk berkat kerjasama keras semuanya," kata Ulum Basthomi.

Hanya saja, tambah Ulum Basthomi, Pemkab Nganjuk tidak boleh terlena dengan diraihnya opini WTP untuk LKPD tahun 2020 tersebut. Akan tetapi bagaimana opini WTP tersebut bisa dipertahankan dan bahkan bisa lebih baik lagi pada LKPD tahun 2021 ini dengan adanya sinergitas antara eksekutif dan legislatif.

"Dan WTP itu bukan menjadi jaminan tidak terjadi pelanggaran, karena catatan BPK tidak tertutup kemungkinan masih adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan itu yang patut terus diwaspadai dan diantisipasi," tandas Ulum Basthomi kepada TribunJatim.com.

Sementara Kepala Perwakilan BPK RI di Jawa Timur, Joko Agus Setyono mengatakan, Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria. Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian, menurut Joko Agus Setyono, artinya auditor BPK meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Pemerintah Daerah tersebut dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Dan kalaupun ada kesalahan maka kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Dikatakan Joko Agus Setyono, untuk memberikan opini tentang kewajaran sebuah laporan keuangan dari pemerintah daerah. Dan Opini BPK bukan jaminan laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah terbebas dadi penyimpangan (fraud).

"Dan hasil laporan BPK ini dapat menjadi dasar keputusan DPRD dan Pemerintah Derah dalam penganggaran," tutur Joko Agus Setyono kepada TribunJatim.com.

Berita tentang Pemkab Nganjuk

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved