Breaking News:

Berita Kota Batu

Soal Dugaan Kekerasan Seksual, Kuasa Hukum SPI Kota Batu Tantang Komnas PA Buktikan Laporannya

Soal kasus dugaan kekerasan seksual, Kuasa Hukum SPI Kota Batu tantang Komnas Perlindungan Anak untuk membuktikan laporannya.

Penulis: Benni Indo
Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/SUGIHARTO
Ketua Komisi Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait menjelaskan laporannya ke Polda Jatim terkait dugaan pelecehan seksual yang terjadi di sekolahan ternama di Kota Batu, Sabtu (29/5/2021). 

Reporter: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, KOTA BATU - SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu mengeluarkan keterangan pers melalui kuasa hukum yang baru ditunjuk, Recky Bernadus Surupandy.

Dalam keterangan resmi yang diterima TribunJatim.com, Recky menyebut bahwa pelaporan yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak harus dilengkapi dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP.

“Bahwa oleh karena terdapat adanya tindak pidana yang berdasarkan laporan polisi di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), yang mana dalam laporan tersebut klien kami menjadi pihak terlapor, maka dengan ini kami selaku kuasa hukum menyatakan bahwa laporan tersebut belum terbukti dan akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulis Recky, Minggu (30/5/2021).

Pihak kuasa hukum meminta khalayak luas agar dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tidak mengeluarkan pendapat ataupun opini-opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif bagi klien kami,” tegasnya.

Ada tiga poin yang menjadi konsen laporan sesuai rilis yang dikeluarkan Recky, yakni dugaan melakukan tindak pidana kekerasan seksual, dugaan melakukan tindak pidana kekerasan fisik, dan dugaan melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi.

“Bahwa upaya hukum untuk melakukan pengaduan maupun pelaporan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian Negara Republik Indonesia adalah hak mutlak yang dimiliki oleh masing-masing warga negara Indonesia. Terhadap adanya hak tersebut timbul juga suatu kewajiban untuk membuktikan kebenaran atas pengaduan maupun pelaporan sebagaimana dimaksud,” ujarnya.

Ia menyebutkan, kliennya juga memiliki hak untuk melakukan upaya hukum guna membuktikan ketidakbenaran suatu pengaduan maupun pelaporan.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait melaporkan pemilik SPI berinisial JE karena diduga melakukan tindakan pidana kejahatan seksual terhadap anak. Disebutkan Arist, korban mencapai belasan anak dan dimungkinkan lebih.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved