Breaking News:

Berita Nganjuk

DPRD Nganjuk Gelar Paripurna Sampaikan Hak Interpelasi pada Bupati Terkait Perbup No 11 Tahun 2021

DPRD Nganjuk gelar rapat paripurna untuk sampaikan hak interpelasi kepada bupati terkait Perbup nomor 11 tahun 2021.

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/ACHMAD AMRU MUIZ
Rapat paripurna DPRD Nganjuk dengan agenda penyampaian hak interpelasi kepada Bupati Nganjuk atas terbitnya Perbup nomor 11 tahun 2021. 

Reporter: Achmad Amru Muiz | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk lanjutkan penggunaan hak interpelasi terhadap terbitnya peraturan Bupati Nganjuk nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Meskipun sekarang ini Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat menjadi tahanan Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan jual beli jabatan dan dugaan kasus pengisian perangkat desa.

Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, tahapan pengajuan hak interpelasi terhadap Bupati Nganjuk tersebut terus dijalankan dalam rangka menghormati proses yang sudah berjalan.

Dengan demikian, Plt Bupati Nganjuk dan Pemkab Nganjuk yang akan menjawab hak interpelasi yang diajukan DPRD tersebut.

"Kita tidak dapat menghentikan begitu saja proses hak interpelasi DPRD terhadap Bupati Nganjuk tersebut, dan ini sebagai komitmen bersama DPRD konsisten menjalankan keputusan yang telah diambil," kata Tatit Heru Tjahjono, Senin (31/5/2021).

Dijelaskan Tatit Heru Tjahjono, hak interpelasi anggota DPRD Nganjuk tersebut sebagai hak bertanya untuk meminta penjelasan tentang Perbup nomor 11 tahun 2021. Ini setelah terbitnya Perbup tersebut dinilai DPRD Nganjuk ada hal-hal yang belum sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya.

Baca juga: Posisi Wakil Bupati Mulai Dibicarakan Parpol, Setelah Marhaen Djumadi Resmi Jadi Bupati Nganjuk

"Penggunaan hak interpelasi tersebut juga sebagai menjalankan peraturan yang ada apabila ada keingingan dari DPRD meminta penjelasan kepada bupati yang mengeluarkan peraturan tersebut," ucap Tatit Heru Tjahjono.

Sementara Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, Pemkab Nganjuk menghormati penuh penggunaan hak interpelasi yang dijalankan DPRD Kabupaten Nganjuk. Apalagi hal itu sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku sekarang ini.

"Jadi kami akan ikuti hak interpelasi DPRD Nganjuk itu sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada," tutur Marhaen Djumadi.

Berita tentang Kabupaten Nganjuk

Berita tentang Jawa Timur

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved