Berita Magetan

-Karyawan PDAM Magetan Resah, Ada Wacana Direksi Minta Kembali Jaspro

Ratusan karyawan PDAM Lawu Tirta Kabupaten Magetan resah, "jasa produksi (Jaspro)" tahun 2019 yang diterimakan 2020 rencananya diminta kembali.

Penulis: Doni Prasetyo | Editor: Yoni Iskandar
Surya/ Doni Prasetyo
Karyawan PDAM Lawu Tirta Magetan, melakukan cek bakteriologi air yang disalurkan kepada pelanggan dari sumber air Sumber Mudal, Dusun Sangeh, Desa Pacalan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. 

Reporter : Doni Prasetyo | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN - Ratusan karyawan PDAM Lawu Tirta Magetan resah, "jasa produksi (Jaspro)" tahun 2019 yang diterimakan 2020 rencananya diminta kembali.

Praktis Jaspro 2020 tidak diterima. Rencana Jaspro dicabut ini setelah ada temuan dari KAP dan BPK Provinsi Jawa Timur.

"Padahal sebelumnya, pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur tidak ada temuan. Pemeriksaan selama bertahun tahun nihil," kata Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Noorman Susanto, yang menerima keluhan karyawan PDAM Lawu Tirta Kabupaten Magetan kepada Surya, Senin (31/5).

Diungkapkan Noorman, Jaspro yang diterimakan tahun 2020 itu rencananya akan diminta kembali setelah ada temuan hasil pemeriksaan KAP dan BPK Provinsi Jawa Timur itu.

"Sebelum sebelumnya tidak ada temuan, setelah ganti bupati dan direksi. KAP dan BPK Provinsi Jatim ada temuan. Bukan yang dulu menyimpang atau KAP dan BPK Provinsi tidak bener. Ini menyangkut dasar hukum permintaan kembali Jaspro tidak ada," katanya.

Menurutnya, Jaspro yang diterimakan setiap tahun itu, tahun 2020 yang diterimakan Juni 2021 pekan depan ini rencananya tidak akan terimakan. Karena untuk pengembalian Jaspro tahun 2019 yang diberikan tahun 2020 sebelumnya.

"Dasar karyawan mempertahankan haknya ini PP 54 tahun 2017 pasal 140 yang belum di amandemen. Bunyi pasal itu, diantaranya semua regulasi pelaksanaan berkaitan dengan BUMD dinyataan masih berlaku. Asal tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini,"kata Noorman yang juga wakil bagian hukum parpol besar ini.

Baca juga: PDAM Lawu Tirta Magetan Sabet Penghargaan Pengelolaan Terbaik di Jatim dan Nasional

Ditegaskan Noorman, aturan lain masih banyak terkait Jaspro atau insentif yang memang hak karyawan ini, seperti Permenkeu yang masih berlaku.

"Di Permendagri disebutkan, karyawan PDAM berhak menerima keuntungan, termasuk bagian dari jasa produksi. Jadi kalau diminta atau dicabut Jaspro itu, dasarnya apa ?," kata Noorman.

Menurut Noorman, kalau hanya ada temuan KAP dan BPK Provinsi Jawa Timur, diluar jaspro. Kenapa Jaspro harus diminta kembali. Karena Jaspro hak karyawan PDAM. Kalau ada temuan penyimpangan terkait Jaspro atau Jaspro tidak sah, sangat tidak mungkin.

"Sebelum belumnya tidak ada namanya Jaspro diminta kembali. Mungkin Dirut dan Bupati baru ini saja Jaspro yang sudah sesuai PP dan Permendagri di usik usik mau diminta kembali. Tentu Karyawan akan mengambil langkah hukum," ujarnya kepada TribunJatim.com.

Dirut PDAM Lawu Tirta Kabupaten Magetan, Ir Choirul Anam, mengaku sedang rapat di Surabaya, minta Surya menghubungi Direktur Umum (Dirum) Suji SH.

"Silakan koordinasi saja dengan Pak Suji, karena disini masih pembahasan serius dengan Pemprov Jatim," kata Dirut Choirul Anam, kepada Surya yang mengbungi lewat whatsapp, Senin (31/5).

Sementara Direktur Umum (Dirum) PDAM Lawu Tirta yang dikonfirmasi masalah wacana dimintanya kembali jasa produksi (Jaspro) yang menjadi hak karyawan sebagai insentif itu mengaku masih menunggu kesimpulan.

"Ini perusahaan belum ada kesimpulan. Masih menunggu masukan," kata Dirum Suji, kepada Surya singkat.

Berita tentang PDAM Lawu Tirta

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved