Breaking News:

Berita Jember

Lima Potensi Terjadinya Tindak Pidana di LKPD Jember di Akhir Masa Pemerintahan Bupati Faida

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Jember (Unej) M Iqbal menegaskan Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI atas LKPD

Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Yoni Iskandar
sri wahyunik/surya
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Jember (Unej) M Iqbal 

Reporter : Sri Wahyunik | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Jember (Unej) M Iqbal menegaskan Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Jember tahun 2020 membuktikan Bupati Faida gagal mengurus dua hal, yaitu gagal merawat harmoni komunikasi politik dengan DPRD dan gagal mengelola keuangan pemerintahan daerah.

Menurutnya, opini Tidak Wajar pada LKPD masa terakhir Pemerintahan Bupati Faida membuktikan adanya kesalahan penyajian material laporan keuangan daerah.

Melalui analisa tertulis yang dibuat oleh Iqbal, opini Tidak Wajar tersebut disebut fatal karena bersifat 'pervasif' dan 'material'. Pervasif berarti ada kesalahan yang bisa berdampak luas kemanapun dan sangat mendalam.

Material artinya banyak ditemukan penyajian laporan secara tidak wajar atau dalam bahasa auditing, karena tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tidak ada kecukupan pengungkapan, tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang tidak efektif.

"Oleh karena itu, saya melihat dari tujuh catatan penting BPK di opininya tersebut, sekurangnya ada lima catatan yang itu cenderung berpotensi terjadinya tindak pidana," ujar Iqbal.

Dosen FISIP Unej itu kemudian menjlentrehkan lima hal itu, yakni;

Pertama, ada Rp 202,78 miliar atas Belanja Barang dan Jasa yang laporannya disajikan lebih tinggi sedangkan Belanja Pegawai disajikan lebih rendah. LHP BPK menilai ini sebagai Tidak Wajar karena tidak sesuai dengan penjabaran APBD.

"Ini ada potensi terindikasi praktik manipulasi laporan keuangan," tuturnya kepada TribunJatim.com.

Baca juga: Jember Mendapatkan Opini Tidak Wajar dari BPK, Begini Tanggapan Bupati Hendy Siswanto

Kedua, ditemukan Rp 107,09 miliar Laporan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 yang tidak sesuai dengan SAP dan sangat berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, ada Rp 66,59 miliar realisasi belanja Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tanpa rekapitulasi sehingga tidak dapat diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved