Breaking News:

Berita Sidoarjo

Dua Pengemplang Pajak di Sidoarjo Dihukum Dua Tahun Penjara

pengemplang pajak bermodus manipulasi faktur pajak divonis hukuman penjara selama dua tahun. Satu pelaku masih proses sidang di PN Sidoarjo

Repro dokumentasi P2Humas Kanwil DJP Jatim II
Suasana sidang dua pelaku pengemplang pajak bermodus manipulasi faktur di PN Sidoarjo 

Reporter : M Taufik | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Dua dari tiga orang pelaku pengemplang pajak bermodus manipulasi faktur pajak divonis hukuman penjara selama dua tahun. Sementara satu pelaku lainnya masih proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Adalah YGS, Komisaris di PT WIK yang berada di Buduran Sidoarjo, yang dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun serta diwajibkan membayar denda sebesar dua kali nilai pajak yang dikemplang. Yakni dua kali Rp 2,6 M.

Sedangkan pelaku satunya, DY selaku pihak yang membuatkan SPT dan mencarikan faktur tidak sesuai yang digunakan oleh perusahaan tersebut, divonis hukuman pidana penjara selama dua tahun.

“Vonis itu dijatuhkan oleh majelis hakim dalam sidang yang digelar di PN Sidoarjo, Kamis (27/5/2021) lalu. Sementara satu terdakwa lain, yakni NEI selaku Direktur PT WIK, masih proses sidang,” kata Kabid P2 Humas Kanwil DJP Jawa Timur II, Takari Yoedaniawati, Jumat (4/6/2021).

Diungkapkan bahwa YGS sebagai bos di PT WIK terdaftar di KPP Sidoarjo Utara. Dia memesan dan membeli faktur pajak yang tidak berdasar transaksi sebenarnya.

Sementara DY adalah pihak yang membuatkan laporan perpajakan SPT Masa PPN PT WIK yang juga mengetahui bahwa faktur pajak yang dikreditkan dalam SPT masa PPN PT WIK masa pajak Maret 2018 hingga April 2019 itu dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pembayaran PPN.

Baca juga: Diskon Ramadhan: Gubernur Khofifah Beri Diskon Pajak Mobil & Motor, Mobil Listrik di Jatim Pajak 0%

“Mereka menggunakan faktur pajak dengan identitas PKP (pengusaha kena pajak) PT BPS, PT GPI, PT CAC, PT FOB, dan PT BDS dengan hanya mengeluarkan imbalan biaya faktur pajak 20 sampai 50 persen dari nilai PPN yang tercantum. Akibatnya, terjadi kerugian pendapatan negara sekurang-kurangnya Rp 2.690.507.725,” urai Takari.

Perkara ini sempat ramai diperbincangan di berbagai wilayah di Indonesia. Sebab, kasus ini juga terkait dengan perkara tindak pidana perpajakan yang sedang ditangani oleh Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kantor DJP Pusat. Beberapa perusahaan dan pihak penyedia faktur bukan sebenarnya itu terungkap di sana, kemudian merembet ke Sidoarjo.

“Setelah diketahui ada perusahaan di Sidoarjo juga memakai jasa perantara tersebut, serta menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai, kemudian petugas melakukan penyelidikan,” ungkap Kabid P2P Kanwil DJP Jatim II, Irawan.

Halaman
12
Penulis: M Taufik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved